SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur (Jatim) atas capaian angka reformasi birokrasi (RB) yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.
Maka dari itu, KemenPANRB menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah se-Jatim untuk sosialisasi penajaman reformasi birokrasi tematik di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Selasa (11/4/2023).
“Kenapa kita pilih Jawa Timur sebagai pilot project, karena kabupaten/kota di Jatim memiliki rata-rata RB yang cukup baik dibandingkan provinsi lain,” kata Anas.
Anas mengatakan bahwa ada tiga penerapan RB tematik yang menerjemahkan arahan Presiden. Pertama, RB penanggulangan kemiskinan, RB peningkatan investasi dan RB percepatan prioritas aktual Presiden.
“Mudah - mudahan dengan kehadiran kami di tempat ini nanti akan bisa mendorong kinerja yang terdampak termasuk penanganan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi pemerintahan, dan untuk belanja produk dalam Negeri, dan penanganan inflasi,” harapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ada ada dua hal yang menjadi prioritas, yakni kemiskinan dan investasi.
“Jangan sampai nilai RB-nya bagus di daerah dan kemiskinannya masih tinggi dan investasinya masih rendah, maka kalau pelayanan birokrasinya bagus maka investasinya akan tumbuh dan begitu juga dengan penanganan kemiskinan yang baik,” terangnya.
Ia menuturkan, sebelumnya RB pada Permenpan 26/2020 berfokus pada hulu yakni tata kelolanya cenderung adminisratif yang banyak dikerjakan oleh konsultan. Kemudian mulai 2023 fokus pada aspek hilir dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.
“Mulai 2023, kita fokus aspek hilir, mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat, yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas sejumlah kluster, yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Kita tak lagi berfokus aspek hulu soal tata kelola internal birokrasi yang cenderung administratif,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa capaian kinerja tematik Pemprov Jatim berdasarkan data BPS Pemprov Jatim, mampu menurunkan angka kemiskinan 336,22 ribu jiwa mulai Maret 2021 hingga September 2022.
"Disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga mengalami penyempitan,” ujar Adhy.
Adhy menambahkan, realisasi investasi Jatim mulai 2018-2022 menunjukkan tren positif. Menurutnya peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni meningkat 38,8 persen dibanding tahun 2021.
“Kemudian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat 66,7 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 24,5 persen,” ungkapnya. sb
Editor : Redaksi
