SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah kantor pelayanan dasar, Rabu (26/4).
Seperti Mal Pelayanan Publik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Wahidin Sudiro Husodo.
Saat sidak tersebut, semua petugas pelayanan sudah turun dan menjalankan aktivitasnya. Bahkan tingkat kunjungan masyarakat juga sudah tinggi di hari pertama masuk kerja.
"Saya memberikan apresiasi kepada semua jajaran ASN khususnya pelayanan publik tetap berjalan baik, dengan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah terbangun dengan baik. Dari hasil sidak tadi, seluruh ASN masuk semua," kata pimpinan daerah yang akrab disapa Ning Ita itu.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai surat edaran dari Kementerian Pan RB bahwa hari ini tanggal 26 April adalah hari pertama masuk kerja bagi seluruh jajaran instansi di pemerintah daerah setelah cuti lebaran 2023.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan sidak untuk melihat secara langsung bagaimana di masing-masing instansi khususnya yang memberikan pelayanan publik di hari pertama sudah harus masuk dalam memberikan pelayanan publik.
"Tidak ada lagi yang harus nambah cuti, karena ini terkait dengan pelayanan dengan masyarakat, jangan sampai ada yang terkendala kebutuhan masyarakat akan pelayanan kita,” tekan Ning Ita.
Ia memaparkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) telah menyediakan 178 layanan dari 24 instansi yang berbeda, serta instansi vertikal yang ada di Kota Mojokerto. MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari Menpan RB setelah diresmikan setahun yang lalu, 24 instansi ini harus memberikan layanan secara full time.
“Alhamdulillah semua sudah buka normal dengan full time timnya untuk memberikan layanan di MPP Gajah Mada, termasuk dengan layanan perpajakan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Ning Ita mengaku ada sedikit keluhan dari masyarakat terkait aplikasi baru yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yaitu JKN mobile.
Ia menyebut, awal-awal dulu memang ada sedikit kesulitan untuk mengintegrasikan dengan aplikasi pendaftaran yang sudah dimiliki oleh RSUD ini.
"Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Pan RB bahwa seluruh daerah termasuk Kementerian semuanya di arahkan untuk mengefektifkan aplikasi layanan menjadi satu dashboard," ungkapnya.
Jadi jika berbicara tentang kesehatan, lanjut Ning Ita, maka cukup ada satu aplikasi saja, di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi instansi yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya BPJS, makanya harus terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap sesuai komitmen awal ini bisa dilanjutkan kalaupun ada kendala ini bisa kita komunikasikan apa yang menjadi kendala sehingga kita carikan solusi bersama-sama,” pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
