SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dekranasda Surabaya, Dharma Wanita Surabaya, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya dan komunitas Tangan di Atas (TDA) berkolaborasi menggelar Pesta Wirausaha Surabaya, di Gedung Teater Balai Budaya Kota Surabaya, Sabtu (6/5/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Surabaya Rini Indriyani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Wali Kota Eri dan Gubernur Ganjar turut meramaikan kegiatan tersebut sebagai pembicara, serta bertukar pikiran mengenai pengalaman mengatasi persoalan UMKM di wilayahnya masing-masing.
Kegiatan tersebut merupakan ajang bertemunya para investor dengan para wirausaha muda atau orang-orang yang tertarik dengan dunia wirausaha. Mulai dari UMKM, Startup, maupun korporasi. Tentunya kegiatan ini ikut memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730.
Dalam sambutannya, Eri mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan produk UMKM di Kota Pahlawan. Program tersebut bahkan menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi Surabaya yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19.
Ia bahkan menaruh perhatian khusus terhadap para pelaku UMKM agar tidak patah semangat dalam berinovasi.
“Terlihat keakraban antara wirausaha dengan penanam modalnya dan saya berharap UMKM tidak pantang menyerah,” kata Eri, Sabtu (6/5/2023).
Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan UMKM binaan Pemkot Surabaya, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya bakal dilibatkan untuk memonitoring omzet UMKM per bulannya.
“Maka Dinkopdag harus tahu UMKM dan omzetnya berapa perbulannya. Kalau omzetnya belum naik dan pendapatannya belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka pemerintah intervensi disana,” ujarnya.
Selain itu Cak Eri juga meminta para camat dan lurah supaya proaktif dalam pendataan para pelaku UMKM, serta kebutuhan untuk proses perkembangan UMKM tersebut.
"Saya ingin membangun Surabaya dengan ekonomi kerakyatan karena itu yang menjadi kekuatan UMKM bergerak. Maka UMKM harus mendapat dukungan penuh dan itulah tugas Pemkot Surabaya," ucapnya.
Orang nomor satu di Kota Surabaya itu berharap, warga yang sebelumnya menerima bantuan kelak bisa berubah menjadi pemberi bantuan.
Untuk diketahui, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp 1,2 triliun, dan untuk tahun ini, Eri meminta Rp 3 triliun.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Pahlawan untuk segera mendaftar. Sehingga, jika terdapat UMKM yang membutuhkan bantuan modal, maka intervensi Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran. sb
Editor : Redaksi
