SURABAYAPAGI.COM, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen mendukung ekosistem keuangan digital hampir setiap aspek pembayaran di wilayah Kota Malang. Mulai dari transaksi penggunaan QRIS (QR Standar Indonesia), seperti e-tax, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan sejumlah transaksi lainnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat mengikuti nobar (nonton bareng) siaran langsung FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia) 2023 di Hotel Santika, Senin (08/05/2023).
“Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, seperti di beberapa pasar di Kota Malang, retribusi pasar, kemudian e-tax, termasuk pajak-pajak, semuanya sudah didigitalisasi,” kata Edi, Senin (8/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Golkar ini juga menaruh perhatian atas lauching Kartu Kredit Domestik (KKP). Berkaitan dengan KKP, Edi menjelaskan, pada sisi mana dan yang diutamakan atau yang didahulukan.
“Terkait kartu kredit pemerintah, kita lihat pada sisi mana yang diutamakan. Kemunculan kartu kredit domestik langkah bagus, sehingga setiap transaksi lebih transparan, efisien, dan terukur,” ujarnya.
Ia mengaku akan mendalami bagaimana penerapan dan dukungan yang bisa diberikan hingga dapat membantu masyarakat khususnya di Malang.
“Kami ingin mengetahui lebih jauh lagi, bagaimana yang diutamakan dari Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antarnegara, kita akan dalami,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Bung Edi ini mengaku belum mengetahui secara persis bagaimana KKP. Namun, ia meyakini bahwa KKP memiliki tujuan yang baik.
Terkait dukungan pemerintah daerah mengenai ekonomi digital, Bung Edi mengaku Pemkot Malang telah memberikan dukungan penuh.
“Sudah diterbitkan oleh peraturan wali kota, sebuah tim yang menjalankan dan melaksanakan program ini dan sudah realisasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bagaimana masyarakat lebih melek dengan ekonomi digital. Pasalnya, sejauh ini masyarakat yang memahami ekonomi digital hanya beberapa kalangan, utamanya kaum muda. Sementara masyarakat yang biasa bertransaksi di ekonomi mikro dirasa lebih acuh hingga harus terus diedukasi.
“Terutama yang sering belanja ke pasar. Kalau warga masyarakat generasi muda sudah sering gunakan yang ini,” tukasnya.
Bung Edi menuturkan, sejauh ini di Kota Malang sudah mulai terbentuk pola transaksi yang mendukung digitalisasi ekonomi. Mulai dari pendapatan yang dikelola Bapenda ataupun dari sisi belanja oleh oleh masing-masing perangkat daerah yang mengelola.
Maka dari itu, ia berharap digitalisasi ini terus bergulir dan meluas sehingga dapat memperlancar ekonomi di masyarakat luas.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bidang Sistem Pembayaran BI Malang Dedy Prasetyo mengatakan hal serupa. Hal ini untuk memperluas pembayaran digital yang terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui praktik di pemerintahan.
Dedy menyampaikan bahwa FEKDI 2023 bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah. Hal tersebut sebagai upaya menempatkan ekonomi keuangan digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi digital menjadi salah satu elemen penting dalam empat tahun terakhir. Di mana, mengalami perkembangan pesat di ASEAN,” ujar Dedy.
Berdasarkan catatan Kpw BI Malang, didapati pertumbuhan dalam hal ekonomi digital pada Maret 2023. Di bawah naungan Kpw BI Malang, total ada 489,865 merchant QRIS dan 100 persen share. Kemudian, pertumbuhan merchant QRIS sendiri mencapai 40,18 persen YoY (Year Over Year) dan 265,54 persen Ytd (Year to Date).
“Harapannya, ke depan tentu saja ekosistem keuangan kita semakin berkembang dalam semua aspek kehidupan, dan transaksinya semakin besar lagi,” tutupnya. mlg
Editor : Redaksi
