SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Partai NasDem, Koalisi Indonesia Maju, bisa saya anggap sedang apes. Fakta yang tak terbantahkan, NasDem satu-satunya Koalisi Indonesia Maju pendukung pemerintahan Jokowi, yang dua kadernya tersangkut korupsi. Pengalaman partai besutan Surya Paloh seperti ini tak dialami parpol lain "barisan" penguasa sekarang. Terakhir menimpa kader PDIP yang duduk di Kementerian sosial. Juliari Peter Batubara, dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.
Sekiranya Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, jadi tersangka korupsi, publik bisa bertanya inikah hasil sebuah restorasi yang dijadikan tagline NasDem?
Terbaru, Jumat (15/6/2023), Syahrul Yasin Limpo, tak hadiri panggilan KPK, karena tugas negara. Yasin Limpo, minta jadwal untuk diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023 minggu depan. Tapi KPK memanggil Limpo, Senin (19/6/2023), lebih cepat dari usulan Mentan. Ada apa KPK ngotot datangkan Limpo temui penyidik KPK. Apa khawatir Limpo kabur ke luar negeri tak kembali ke Indonesia. Pemanggilan yang tak kabulkan usulan Limpo, bisa jadi NasDem tak diberi ruang berdebat di ruang publik, Limpo ditersangkakan korupsi di tahun politik.
Setidkanya, saat mendeklarasikan Partai NasDem, 26 Juli 2011, terminologi 'restorasi' belum populer. Surya Paloh menterjemahkan restorasi dalam empat arti, yaitu memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Partai NasDem menjadikan 'Restorasi Indonesia' sebagai tagline resminya.
Dengan ditahannya Menkominfo, Johnny G Plate, tersangka dugaan korupsi BTS, sudahkah NasDen memperbaiki hidup berbangsa di Indonesia? Apalagi mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan?.
Apalagi bila Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, juga ditahan KPK, dengan dugaan embat (mengambil dengan cara yang tidak sah) uang negara di Kementerian Pertanian.
Apakah NasDem bisa mengklaim telah mencerahkan hidup berbangsa di Indonesia? Ini taruhan bagi Surya Paloh, NaDem dan para kadernya. Taruhan menarik suara dalam pemilu 2024.
Bisakah NasDem mempertahankan jumlah 25 kursinya di DPR-RI, seperti sekarang. Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 lalu berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05�ri total suara sah nasional. Perolehan ini menempatkan Nasdem sebagai partai ke-5 terbesar di masa itu.
Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023, proporsi strong voters Nasdem berada di angka 37,9 persen, turun hampir 20 persen dibandingkan hasil survei pada Januari 2023 di angka 57,7 persen.
***
Jelang pendaftaran capres-cawapres 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023, persaingan antar capres, makin tajam. Terutama mulai menghadirkan bacawapres.
Soal bacawapres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diinisiasi partai NasDem, sejak akhir Mei 2023 lalu terusik dengan sikap Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy ini mendeadline bila Juni 2023 tidak mengumumkan bacawapres Anies, Demokrat akan ambil opsi lain.
Kini sudah pertengahan Juni, praktis tersisa empat bulan. Sekiranya pembuktian dugaan korupsi Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, diumumkan sebelum Oktober, brand awareness NasDem bisa melorot.
Saya catat tanda-tanda menetapkan kader NasDem di Kementerian Pertanian sebagai tersangka korupsi, kata penyanyi Krisdayanti tinggal "Menghitung hari".
Ini karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sudah menyatakan akan mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) jika waktunya dinilai sudah tepat.
Pernyataan ini disampaikan Firli saat dikonfirmasi apakah betul dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan “saweran” dari bawahannya.
"Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan,” kata Firli Bahuri saat ditemui awak media di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Firli kemudian meminta masyarakat mengikuti perkembangan proses hukum yang saat ini sedang bergulir di KPK. Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri, selama ini jarang seperti ini.
Menggunakan kacamata Partai NasDem, masuk akal penyidikan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, dinarasikan ada bau politiknya.
Pemerintah Jokowi, juga tak bisa abaikan narasi itu. Mengingat dalam hitungan bulan, pemerintahannya menyidik dua kader NasDem yang duduk sebagai menteri pengelola keuangan negara.
Sebagai politisi, Surya Paloh dan pengurus DPP partai NasDem mengerti kedudukan KPK independen. KPK bukan bagian dari eksekutif seperti Kejaksaan Agung.
Saya bisa memahami "kacamata" kader NasDem dengan penegak hukum seperti Kejagung dan KPK.
Jalan tengah mereduksi opini ada bau politisasi dalam dua perkara kader NasDem adalah pembuktian di persidangan. Pembuktian terkait alat bukti yang diajukan Jaksa Kejagung dan Jaksa KPK .
***
Catatan jurnalistik saya menggambarkan konstelasi politik Indonesia kini telah berubah.
Relasi eksekutif dan legislatif meski masih kuat pada pendukung Jokowi, ada sikap mbalelo dari Surya Paloh dan partai yang didirikannya pada tahun 2011 lalu
Seiring keluarnya NasDem dari barisan Indonesia Bersatunya, NasDem ditengah jalan melompat dan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Dengan mengajak PKS dan Demokrat berkoalasi, Praktis NasDem telah memperkuat oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
Inilah pergeseran peta politik di Indonesia. Pertanyaannya dengan cara melompat ditengah perjalanan kepemimpinan Jokowi, enarkah NasDem telah dan akan membawa perubahan signifikan untuk berbangsa Indonesia? .
Bagi saya sebagai pelaku bidang komunikasi, citra partai politik yang diamanatkan konstitusi untuk menjaga kesatuan bangsa dan mengembangkan demokrasi, tak bisa dilepaskan dari citra kader-kadernya, baik di eksekutif maupun legislatif.
Bagi saya, citra partai politik yang belum memuaskan publik bisa menimbulkan problem kaderisasi. Dua kader NasDem di eksekutif sekarang ini bisa timbulkan masalah krusial bagi NasDem? Tentu secara akal sehat NasDem akan segera mencarikan solusi.
Membaca tulisan kader NasDem Willy Aditya tentang " Indonesia di Jalan Restorasi : Politik Gagasan Surya Paloh", sebagai wartawan muda yang non partisan, saya acungi jempol.
Ada narasi adalah Surya Paloh yang politisi tetapi juga seorang pemikir. Willy Aditya melukiskan Surya Paloh ingin menjadi politisi-negarawan dengan konsep yang jelas.
Pertanyaannya dengan dibidiknya dua kadernya sebagai tersangka korupsi, Surya Paloh akan membabi buta membelanya. Bela secara hukum dan politik. Bila ini yang dipilihnya, Surya Paloh, menurut pandangan saya, ia masih politisi. Tapi bila Surya Paloh, mengawal secara hukum sampai putusan, ia bisa mengikuti jejak negarawannya Megawati.
Ketua Umum DPP PDIP ini memberhentikan Juliari Peter Batubara, dari PDIP. Mantan Menteri Sosial ini divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial. Halo Bang Suryo Paloh, yang dilukiskan oleh kadernya sebagai politisi, pemikir dan negarawan?
Hal pasti, sebagai jurnalis muda yang independen, saya akan kawal bagaimana Surya Paloh menggembleng kader-kadernya jadi negarawan atau cukup politikus yang akan memimpin negeri ini.
Literasi yang saya baca, tipikal sosok pemimpin yang berkarakter negarawan memiliki sifat mengayomi dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan kecemerlangan pada generasi yang akan datang. Sosok negarawan memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga. Kehadirannya bagai seorang “ayah”.
Berbeda dengan tipikal sosok pemimpin politikus yang hanya memikirkan kepentingan sesaat demi tercapainya tujuan pribadi dan komunitas yang terbatas.
Meminjam istilah Syafie Ma’arif, sosok “politikus rabun ayam” yang hanya melihat sesuatu yang berada di depan mata dengan jarak pendek, tapi tak mampu melihat sesuatu yang jauh ke depan. Pandangan tipikal pemimpin berkarakter politikus hanya mengedepankan diri dan kolegial promordial. Masuk kutub mana Johny Plate dan Yasin Limpo?
Restorasi Indonesia Surya Paloh, kini diuji di depan 270 juta rakyat Indonesia dan menurut Komisi Pemilihan Umum daftar pemilih sementara atau DPS Pemilu 2024 sebanyak 205.835.518 pemilih.
Kasus Johnny dan Limpo, mampukah wujudkan gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia? Walahualam. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
