SURABAYAPAGI, Surabaya - Perkembangan dinamika politik mengenai siapa pasangan calon presiden tahun 2024 tahun depan masih abu-abu. Masing-masing partai maupun koalisi belum menentukan siapa sosok yang tepat mendampingi calon presiden jagoannya.
Dari Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat juga belum mengumumkan pendamping Anies Baswedan. Begitu juga dari PDIP yang sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo yang akan maju di Pilpres 2024. Bahkan dari PDIP masih mengajak partai-partai lain untuk bersama-sama mendukung pemenangan Ganjar. Partai Gerindra dan PKB juga belum menentukan yang akan menjadi wakil dari Prabowo Subianto.
Banyak nama yang beredar dan mengerucut akhir-akhir ini. Berdasarkan rilis lembaga survei Indikator bulan Juni 2023, Erick Thohir (15,5%), Ridwan Kamil (15,4%), Mahfud MD (13,4%), Sandiaga Uno (13,1%), dan Agus Harimurti Yudhoyono (5,6%) adalah nama-nama yang mengisi posisi teratas sebagai calon wakil presiden di 2024 mendatang.
Dari situasi seperti ini sebetulnya ada dua hal yang justru menampakkan rapuhnya sistem politik di Indonesia. Yang pertama adalah partai sebagai institusi yang dibentuk untuk melahirkan sosok-sosok yang akan mengisi posisi eksekutif & legistlatif belum menunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun sejak reformasi.
Bisa dilihat dari calon presiden yang ada sekarang tidak terlalu kuat dari sisi ketokohan maupun track record-nya sehingga membutuhkan pendamping yang menunjang elektabilitas. Sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya dimana tahun 2004-2019, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi sangat dominan sehingga posisi calon wakil presiden terkesan hanya formalitas. Dan terbukti bahwa kedua tokoh tersebut mampu memenangi kontestasi dua periode berturut-turut.
Hal kedua yang menjadi perhatian publik adalah sangat terpampang jelas bahwa koalisi yang terbangun mengutamakan transaksional daripada gagasan ataupun kesamaan ideologi untuk membangun bangsa.
Yang dipertontonkan ke publik secara transparan adalah tarik menarik bargaining power partai dan kekuatan massa maupun logistiknya menjadi komoditas terbentuknya sebuah koalisi. Meskipun secara realitas bahwa memang dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap berputarnya roda organisasi dan tim sukses dalam menaikkan popularitas sekaligus elektabilitas jagoannya.
Harus diakui bahwa dalam setiap pemilihan, ketokohan masih mendominasi bagi masyarakat dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin, masih minimnya sifat kritis juga menjadi Pekerjaan Rumah bagi setiap pemimpin bangsa berikutnya.
Kemunculan tiga bakal calon presiden saat ini juga bukan murni kristalisasi melaluis sistem politik murni namun berdasarkan survei popularitas dan elektabilitas. Kembali lagi, bahwa ketiga calon masih belum terlalu kuat sehingga membutuhkan wakil yang bisa melengkapi profilnya. Baik dari segi ketokohan, skill, track record dan juga lumbung suara di daerah tertentu yang belum bisa ditutup oleh sang aktor utama.
Maka, dalam pilpres kali ini setiap koalisi harus punya Paket Hebat sebagai “produk” yang akan ditawarkan ke rakyat. Komplit secara popularitas, elektabilitas dan logistik. Ketiga poros yang saat ini terbentuk masih belum terbentuk secara solid karena sangat terlihat dinamika internal partai yang belum satu suara dengan keputusan partai tersebut.
Objektifitas dan realistis harus diutamakan bagi partai maupun koalisi sehingga probabilitas kemenangan menjadi lebih besar ketimbang mengedepankan ego yang justru bisa menjadi hambatan dalam meraih suara.
Namun juga yang perlu diperlihatkan kepada rakyat adalah kepentingan bangsa selalu menjadi tujuan utama melalui gagasan, ide dan visi pasangan yang akan diusung sehingga pasangan Paket Hebat menawarkan harapan nyata yang akan dicapai bersama rakyat.
*) Wiriyadhika Gunaputra, Penulis Lepas, karyawan swasta, tinggal di Surabaya
Editor : Mariana Setiawati
