PDIP, Cerminkan Kekuatan Ideologi Sebuah Parpol

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 28 Mei 2024 20:27 WIB

PDIP, Cerminkan Kekuatan Ideologi Sebuah Parpol

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat ini di Indonesia, tercatat ada 17 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Diantara parpol itu, ada tiga partai tertua yaitu Golkar, PPP dan PDIP.

Catatan jurnalistik saya, dari tiga partai itu baru PDIP, yang konsisten membentuk sebuah kekuatan rakyat di luar pemerintahan.

Baca Juga: Korban itu Simboliknya, Esensi Kisah Ibrahim, Ketaatannya

Partai Golkar meski "paling senior" dan memiliki jaringan sampai desa, tampaknya bergerak sebagai kekuatan bila ada event-event pemilu sampai pilkada. Maklum, anggota Partai, istilah kader terbiasa ada di pemerintahan.

Beda dengan PDIP yang menanamkan anggota partai sebagai kader. Mereka digembleng di sekolah partai. Termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan partai usai resmi menjadi kader PDIP.

Ganjar menyebut proses diklat bagi kader partai merupakan hal yang penting guna menanamkan prinsip-prinsip partai. Proses itu akan melahirkan kader yang baik dan memiliki basis ideologis yang jelas.

Selain posisi ideologis partai yang berseberangan dengan Orde Baru, PDIP memiliki kapital simbolik kuat, Megawati Soekarnoputri, putri proklamator, Soekarno.

Tampaknya, Pemilu 2024 menguji posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangai sebagai partai yang menjaga kuat ideologi.

 

***

 

Ada rekomendasi hasil Rakernas ke-V PDIP yang dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Salah satu rekomendasi Rakernas PDIP yakni menyoroti sistem Pemilu 2024.

"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan dalam pidatonya di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Puan mengatakan buruknya demokrasi di Indonesia lantaran adanya intervensi di sejumlah lembaga. Ia mengatakan masih adanya politik uang dalam Pemilu 2024.

"Penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ujar Puan.

Untuk itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan peninjauan kembali sistem pemilu. Ia berharap ada reformasi hukum yang berkeadilan

Baca Juga: Wakil Ketua KPK, Slip of the Tongue

"Ada poin kedua dari rekomendasi tadi saya kira menjelaskan dengan sangat bagus sekali bahwa mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang adil terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, saya kira pasti teman-teman sangat bisa membaca soal itu," kata mantan capres PDIP, Ganjar Pranowo, usia menghadiri acara Rakernas di Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Akal sehat saya menyimak, Megawati, sepertinya akan membawa ideologi partainya tidak ngemis-ngemis jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Megawati, ingin berada diluar pemerintahan. Ini gambaran partai politik yang terorganisir karena suatu ideologi.

 

***

 

Literasi yang pernah saya baca, partai politik yang terorganisir lahir pada pertengahan Abad ke-19 di Eropa Barat. partai politik menjadi gerakan-gerakan yang ada di luar pemerintahan.

Gerakan-gerakan tersebut semakin menguat sejalan dengan berkembangnya hak-hak individu dalam demokrasi. Ini untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan politik yang pada waktu itu dikuasai oleh kaum aristokrat atau bangsawan.

Baca Juga: Menteri Bahlil Ancam Menteri, Diledek Mantan Menteri

Di samping itu, hak pilih individu juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kegiatan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik.

Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya, melahirkan partai politik. Partai politik merupakan organisasi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui partai politik itulah masyarakat melakukan partisipasi politik dalam mengemukakan dukungan ataupun tuntutan pada pemerintah.

Tergambar, partai politik merupakan organisasi yang tujuan untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum. Semakin besar hasil yang diperoleh sebuah partai politik melalui pemilihan umum, semakin besar pula kekuasaan sebuah partai politik untuk mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan politik. Dewasa ini terdapat pula negara-negara yang tidak memiliki partai politik, yaitu negara monarki absolut seperti negara-negara Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, dan Brunei di Asia Tenggara.

Negara-negara monarki konstitusional membolehkan berkembangnya partai-partai politik. Contohnya di Asia, seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand; di Eropa Utara adalah Swedia, Norwegia, Denmark; dan di Eropa Barat, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan Inggris. Negara-negara tersebut meskipun berbentuk monarki, tetapi sistem pemerintahan mereka adalah demokratis.

Banyak negara dengan bentuk republik, tetapi kehidupan partai politik mereka berada dalam tekanan atau pengendalian negara. Contoh adalah negara fasis seperti Jerman di bawah Hitler, Italia di masa Moussolini, komunisme seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan oligarki militer seperti Myanmar. Partai politik di negara-negara nondemokratis tersebut dapat tetap hidup tetapi mereka dikendalikan oleh negara.

Hal tersebut dapat terjadi karena di negaranegara nondemokratis, partisipasi politik sangat dibatasi dan dikendalikan oleh negara. Beda dengan Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai politik di Indonesia dijelaskan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat UU tentang Partai Politik jelas. Dikaitkan hasil Rakernas yang baru ditutup minggu lalu, PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan peninjauan kembali sistem pemilu. Termasuk reformasi hukum yang berkeadilan.

Rekomendasi ini bisa ditempuh di parlemen dan luar parlemen. Termasuk menggerakan civil society dan kaum intelektual.

Dalam masyarakat madani biasanya terdiri beberapa elemen. Antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. Kita tunggu action plan PDIP menjalankan rekomendasi Rakernasnya. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU