SURABAYAPAGI.com Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah kembali naik tembus angka Rp 7.805 triliun pada tahun 2023 ini. Namun, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan Juni 2023 masih berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB).
Hal tersebut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.
Baca Juga: Indikator Pembangunan APBN 2024 Bertambah Satu Kategori
"Sampai dengan akhir Juni 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.805,19 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,93 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, Kamis (27/07/2023).
Di samping itu, pada awal bulan Juli, lembaga pemeringkat Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan stable outlook yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi dan diakui aman oleh lembaga kredibel.
"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," terang dia.
Sementara itu, diketahui jika komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04 persen.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sempat Terpapar ISPA, Efek Polusi Udara Tinggi di Jabodetabek
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Sistem Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa
Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).
"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel," tandasnya. dsy
Editor : Desy Ayu
