.jpeg)
SURABAYAPAGI, Surabaya -Persoalan Kemiskinan Masih menjadi perhatian utama DPRD Jawa Timur saat membahas anggaran Bersama Pemprov Jatim. Salah satunya dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim yang terus memperjuangkan APBD tahun 2024 berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur yang Masih tinggi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait mengatakan dari rancangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran belanja daerah direncanakan mencapai Rp 31 Triliun lebih dengan pendapatan daerah Rp 28 Triliun lebih. Defisit anggaran sekitar Rp 2,1 Triliun akan akan ditutup dengan pembiayaan netto.
Baca Juga: Rahmat Muhajirin Masuk Tiga Besar Bacabup Media Survei Pilbup Sidoarjo 2024
Anggota Banggar ini mengatakan Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan arahan ketum partai Gerindra pak Prabowo Subianto, Bahwa Jawa Timur sudah banyak penghargaan dengan capaian yang melebihi nasional. Dari capaian kesuksesan tersebut perekenomian Jawa Timur selalu melebihi tingkat nasional. “Namun, ada pekerjaan rumah yang perlu digarap yaitu angka kemiskinan yang perlu terus dituntaskan,” jelas Gus Fawait , Selasa (1/8/2023).
Dalam rapat banggar, lanjut Gus Fawait, pihaknya menyampaikan akan membantu Gubernur dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Karena ketika membahas alokasi belanja daerah harus dibedakan mana anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan mana anggaran untuk peningkatan perekonomian. daerah berbeda strategi dengan cara untuk pengentasan kemiskinan. “Perlu dibedakan terlebih dahulu. Mana kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan mana untuk pengentasan kemiskinan. Ini beda cara yang harus dilakukan Pemprov,” jelasnya.
Bendahara PW Ansor Jatim ini mengatakan dalam pengentasan kemiskinan, perlu sebuah kekuatan belanja prioritas yang perlu dilakukan Pemprov Jatim. Pihaknya mencermati pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dimana salah satu sumber terbesarnya adalah pajak kendaraan bermotor, pihaknya menyoroti target eksekutif dianggap masih target pesimis. “Kenapa pesimis, karena target pendapatan asli daerah melalui Pajak Daerah di tahun 2024 sebesar Rp 16 Triliun, hampir sama dengan APBD tahun 2023 yang lalu,” jelasnya.
Baca Juga: Rahmat Muhajirin Dengar Aspirasi Keluhan Para Pekerja Kebersihan
Tentunya, kata Fawait, target tersebut disebut target pesimis. Alasannya, dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, Gaikindo (Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia) merevisi target dimana awalnya merevisi ada 975 ribu kendaraan terjual secara nasional di tahun 2023 direvisi penjualan kendaraan mencapai 1 juta lebih. “Ditahun 2023 saja sudah ada perbaikan dengan target tersebut, dan tentunya di tahun 2024 akan lebih jauh besar lagi targetnya,” yakinnya.
Perputaran uang ditahun 2024, lanjut Gus Fawait, pihaknya yakin akan lebih besar dibandingkan ditahun 2023 ini. Apalagi tahun 2024 mendatang ada Pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Disitu tentunya perputaran uang akan lebih besar. “Tentunya pertumbuhan ekonomi akan naik dan kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Ini sangat potensi pajak daerah untuk didapat,” sambungnya.
Baca Juga: KURMA Jadi Komoditas Politik Caleg, Rahmat Muhajirin Ingatkan Ancaman Jerat Hukum
Oleh sebab itu, lanjut Gus Fawait, pihaknya berkomitmen akan membantu Gubernur agar bisa mendapatkan potensi pendapatan pajak daerah untuk dioptimalkan. ”Sehingga bisa menguatkan APBD Jawa Timur dengan harapan bisa membantu pengentasan kemiskinan lebih kuat lagi,” jelasnya.
Yang kedua, lanjutnya, ada pos-pos anggaran perlu dikalkulasi kembali untuk membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. "Contohnya belanja pegawai dimana menghabiskan anggaran Rp 1 Triliun. Ini bisa dialihkan untuk belanja lainnya. Kemudian Efisiensi-efisiensi pos anggaran lainnya bisa dimaksimalkan untuk membantu pengentasan kemiskinan,” pungkas Gus Fawait. rko
Editor : Mariana Setiawati
