Warning Bupati Sumenep, Pelaku dan Korban Perselingkuhan ASN Harus Segera Hengkang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kiri Moh. Ali dan Kabag Hukum Setda Kab. Sumenep, Hizbul Wathan SH, MH, di halaman Gedung Pemkab Sumenep. SP/Ainur Rahman
Kiri Moh. Ali dan Kabag Hukum Setda Kab. Sumenep, Hizbul Wathan SH, MH, di halaman Gedung Pemkab Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - pernyataan Bupati, tentang kasus Perselingkuhan ASN di Kab. Sumenep, sudah mulai ada titik terang, sanksi berat akan diberikan kepada pelaku pezinahan tersebut.

Aktivis dan pegiat sosial di Kabupaten sumenep, Moh. Ali, saat menemui Kabag Hukum Sumenep, menekan agar apa yang disampaikan oleh Bupati terkait ASN yang diketahui berselingkuh harus diberhentikan sesuai dengan undang-undang hukum ASN.

"Sebatas mempertegas saja, jika ASN yang diketahui berselingkuh harus diberhentikan, terus bagaimana dengan korban yang ditengarai berselingkuh tetapi belum terungkap siapa pelakunya"

Jadi kata Ali, modus perselingkuhan itu adalah aib keluarga, namun bisa terlihat dari manajemen konflik keluarga yang dipicu oleh perselingkuhan dan berakhir pada perceraian.

"Seperti banyaknya pelaporan ASN ke Inspektorat terkait perselingkuhan ASN, namun laporan itu terkadang selesai dengan tanpa adanya persoalan di internal ASN, padahal itu penyakit yang berdampak kepada Bupati Sumenep"

Kita sudah dari awal mengungkap persoalan perselingkuhan ASN di lingkungan Pemerintahan Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH yang mencederai umat Islam di Sumenep 

"Sejak viral pemberitaan lewat medsos perihal perselingkuhan ASN dan desakan aktivis ke Irban III inspektorat berikut ke Bupati Sumenep, untuk bisa mengungkap siapa pelaku dari perselingkuhan yang berakibat perceraian suami istri sah tersebut".

Saat ini kita menunggu, kapan Bupati Sumenep mengeluarkan sanksi terhadap pelaku dan korban ASN yang sudah jelas berselingkuh dan viral di medsos. Pungkasnya

Sementara, Kabag Hukum Pemkab Sumenep, Hizbul Wathan SH, MH, mengaku sudah melakukan rapat koordinasi yang disebut  Tim saksi berat. Katanya kemarin.

"Kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan mendatangkan para saksi berat, saksi berat itu terdiri dari  Inspektorat, BKPSDM dan Kabag Hukum"

Kita menginginkan jalan yang terbaik, kita tinggal menunggu akhir ceritanya. Pungkasnya. Ar

Berita Terbaru

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com - Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan gangguan rantai pasok,…

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf ) Teuku Riefky Harsya mendorong pengembangan potensi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif baru,…

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bursa aset kripto global OKX merayakan empat tahun pelaksanaan program Proof of Reserves (PoR) bulanan dengan menerbitkan 48 laporan…

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Uang sebesar US$ 20 atau sekitar Rp 362.543 (kurs Rp 18.127 per US$) yang hanya cukup untuk membeli satu porsi makan di restoran sederhana…

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Dugaan penipuan berkedok kerja sama proyek pembangunan ruko di kawasan Pasar Wisata, Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, m…

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah untuk 21 titik sumur milik Perumda Air Minum Banyuwangi menelan biaya hingga…