DPRD Kabupaten Mojokerto Protes Rencana Penarikan Retribusi Galian C Ilegal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komisi I dan III DPRD Kabupaten Mojokerto saat melakukan sidak galian C ilegal di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro beberapa waktu lalu
Komisi I dan III DPRD Kabupaten Mojokerto saat melakukan sidak galian C ilegal di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro beberapa waktu lalu

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto – Rencana Pemerintah Kabupaten Mojokerto menarik retribusi pengusaha galian C ilegal mendapat atensi serius DPRD Kabupaten Mojokerto. Rencananya, wakil rakyat bakal menjadwalkan hearing dengan badan pendapatan daerah (bapenda) pekan depan. 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Pitung Hariyono mengatakan, kebijakan penarikan retribusi atas aktivitas galian C tak berizin jadi perbincangan serius di internal dewan.

Sebagai langkah awal, pimpinan dewan memintanya untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami, komisi III sudah diperintah pimpinan, saat ini lagi cari jadwal untuk melakukan hearing, paling cepat ya pekan depan,’’ ungkapnya.

Selain mengundang Bapenda, dewan juga bakal memanggil DLH, satpol PP dan kejaksaan atau pun kepolisian.

“Pelibatan APH ini karena kita tahu sebagai instansi berwenang dalam melakukan penertiban galian C ilegal. Nah dengan ada kebijakan seperti itu nantinya seperti apa,’’ paparnya.

Menurutnya, sesuai UU 3/2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba) menyatakan, galian C ilegal itu akan berdampak pada pidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

“Dengan kebijakan menarik retribusi tersebut, bukannya kita malah melegalkan aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang tersebut,’’ tegasnya.

Pitung khawatir, kebijakan tersebut justru mencederai komitmen penegakan hukum. Termasuk, menjaga ekosistem lingkungan.

Sebab, aktivitas galian C yang tak mengantongi izin rentan merusak lingkungan.

“Intinya, kami meminta penjelasan, sejauh mana dasar hukum penarikan retribusi untuk galian C tidak berizin itu. Terus, seperti apa dampak lingkungannya kalau tidak ada rambu-rambunya, jangan asal menarik retribusi saja,’’ paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menegaskan, sejak awal kalangan dewan tidak sepakat dengan penarikan retribusi yang menyasar pada aktivitas galian C tak berizin.

Lebih-lebih, banyak masyarakat yang terdampak atas beroperasinya pertambangan tersebut.

Utamanya yang sudah jelas dan kasat mata terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan

SE membolehkannya yang diterima pemda harus dikaji legal standing-nya dulu. Apa sudah lengkap aturan yang membolehkan penarikan retribusi tersebut.

“Forkopimda dan pemkab sudah pernah membahas ini dan belum ada kata sepakat. Kok tiba-tiba mau diterapkan. Di rapat banggar dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) pada saat pembahasan P-APBD juga sudah kita sampaikan penolakan itu,’’ paparnya.

Sementara itu, Pemkab Mojokerto terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Salah satunya dengan menarik retribusi bagi seluruh aktivitas pertambangan di Bumi Majapahit.

Langkah tegas ini sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Baik melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI; SE Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI; dan Surat Gubernur Jawa Timur.

Termasuk, dibenarkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melalui legal opinion yang telah diajukan. Dwi

Berita Terbaru

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Polres Blitar Kota mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang di gelar besuk Senen 23…

Wadahi Ekspresi 500 Musisi Rock Lokal, Pemkot Surabaya Gelar Herockmob 2026

Wadahi Ekspresi 500 Musisi Rock Lokal, Pemkot Surabaya Gelar Herockmob 2026

Minggu, 22 Nov 2026 13:49 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai komitmen dalam memberikan wadah ekspresi sekaligus penghormatan bagi para pahlawan musik asal Surabaya yang telah…

Pemkab Sidoarjo Perketat Betonisasi Tambak Cemandi, Pastikan Kualitas dan Target Tercapai

Pemkab Sidoarjo Perketat Betonisasi Tambak Cemandi, Pastikan Kualitas dan Target Tercapai

Minggu, 22 Nov 2026 13:44 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan target penyelesaian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat…

Fasilitas Peziarah, Pemkab Sidoarjo Siapkan Pengembangan Wisata Religi Dewi Sekardadu

Fasilitas Peziarah, Pemkab Sidoarjo Siapkan Pengembangan Wisata Religi Dewi Sekardadu

Minggu, 22 Nov 2026 13:38 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Guna memprioritaskan pembenahan akses perairan dan fasilitas pendukung peziarah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan…

Pemkab Banyuwangi Beri Insentif Guru Ngaji, Alokasikan Rp9,37 Miliar Tahun Ini

Pemkab Banyuwangi Beri Insentif Guru Ngaji, Alokasikan Rp9,37 Miliar Tahun Ini

Minggu, 22 Nov 2026 13:36 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Dalam rangka pemberian insentif bagi 13.392 orang guru ngaji, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, pada tahun ini…