SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Karena sukses kendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima bantuan insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (6/11) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri.
Baca Juga: DPRD Lamongan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda LPJ APBD 2023 oleh Bupati
"Alhamdulillah Lamongan kembali diamanatkan penghargaan berupa insentif fiskal, yang mana bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap daerah yang berhasil menekan laju inflasi," tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi usai menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.
Orang nomor 1 di Kota Soto menyatakan bantuan insentif fiskal akan digunakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yakni difokuskan pendanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas, seperti pendukung penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, dan peningkatan investasi.
Baca Juga: Peringati Harkitnas, Bupati Lamongan Ingatkan Pentingnya Teknologi sebagai Solusi
"Kami berkomitmen akan menggunakan dana ini untuk mendukung program prioritas berkaitan dengan pengendalian laju Inflasi di Kabupaten Lamongan. yang mana sesuai dengan arahan Pak Menteri Dalam Negeri tadi saat rakor pengendalian inflasi dalam menghadapi resiko ketidakpastian global," kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Saat memimpin rakor, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa bantuan insentif fiskal yang diberikan diyakini mampu mengendalikan inflasi global yang pada Oktober 2023 telah turun menjadi 2,56%.
Baca Juga: Ring Road Lamongan Sepanjang 6,9 Km, Dongkrak Kemajuan Ekonomi
"Pemberian insentif ini kami harapkan sebagai penambah laju pengendalian inflasi di seluruh daerah. Terutama kepada 34 pemerintah daerah yang telah berkinerja baik dalam mendukung pengendalian inflasi," ungkap Tito pada kegiatan yang dilakukan secara daring dan luring.
Diterangkan oleh Tito daerah penerima insentif fiskal pada periode tiga ini telah memenuhi beberapa kriteria penilaian, mulai dari pelaksanaan upaya penekanan inflasi, kepatuhan penyiapan laporan kepada Kemendagri, peringkat inflasi yang merupakan capaian hasil, serta rasio realisasi belanja terhadap total belanja daerah. jir
Editor : Moch Ilham
