Tok Resmi, 63 Lembaga Survei Pemilu 2024 Sudah Mendaftarkan Diri ke KPU, Ini Daftarnya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi hasil survei elektabilitas parpol peserta Pemilu 2024 VoxPol Center. SP/ SBY
Ilustrasi hasil survei elektabilitas parpol peserta Pemilu 2024 VoxPol Center. SP/ SBY

i

SURABYAAPAGI.com, Surabaya - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebanyak 63 lembaga survei telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun keikutsertaan lembaga survei dalam Pemilu 2024 ini merupakan bagian dari bentuk partisipasi publik, yakni partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. 

“Tetapi yang jelas ada dimensi administrasi, misalnya mereka status badan hukumnya, kemudian pernyataan bukan bagian dari pemenangan, kemudian mereka anggota dari asosiasi dari lembaga survei atau tetap kita juga buka ruang, misalnya ada perguruan tinggi yang sebenarnya bukan lembaga survei, tetapi diberikan semacam syarat tambahan bahwa mereka pernah ber MOU dengan KPU atau stasiun televisi, kan ada juga lembaga pemberitaan,” jelas Komisioner KPU August Mellaz, Kamis (18/01/2024).

Diketahui, seharusnya secara total ada 83 lembaga namun pendaftaran lembaga survei telah ditutup sebelumnya sehingga bagi lembaga survei yang datang terlambat tak dimasukkan. Oleh karena itu, lembaga peserta pemilu wajib melengkapi berkas. Jika tak sesuai administrasi maka tidak dapat keikutsertaan lembaga survei dalam Pemilu 2024.

Melansir portal KPU Pusat, pihaknya juga turut menyampaikan jika dalam konteks kebijakan, tentu terdapat prinsip kepercayaan yang disampaikan.

“Yang jelas dokumen administrasinya itu yang kemudian menjadi dasar kami. Misalnya ada lembaga survei yang mendaftar dokumennya sudah dinyatakan lengkap, tetapi dokumen aslinya belum diperlihatkan ke kami. Nah, itu juga masih kami anggap belum, tetapi kalau semua sudah terlampaui, kami akan ubah statusnya terdaftar pada tanggal berapa dan kemudian keluar sertifikatnya,” pungkasnya.

Melansir portal KPU Pusat, pihaknya juga turut menyampaikan jika dalam konteks kebijakan, tentu terdapat prinsip kepercayaan yang disampaikan.

Berikut daftar nama lembaga survei yang terdaftar di KPU per 12 Januari 2024, diantaranya:

PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi)
PT Poltracking Indonesia PT Ipsos Market Research
PT Kompas Media Nusantara
Charta Politika /PT Indonesian Consultant Mandiri
Voxpol Center Research and Consulting
Pandawa Research
PT Lingkar Strategi Indonesia
PT Parameter Konsultindo (PARMET)
Indikator Politik Indonesia Lembaga Survei Nasional
Lembaga Klimatologi Politik
Polstat Indonesia
Political Weather Station (PWS)
PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network)
PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC)
Centre For Strategic and International Studies (CSIS)
Lembaga Survei Jakarta Indonesia Polling Stations (IPS)
Fixpoll Media Polling Indonesia
Forum Rektor PTMA Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA)
Surabaya Research Syndicate (SRS)
Indopol Survei & Consulting
Polsentrum Data Indonesia
PT Lingkaran Survei Indonesia
PT Citra Publik
Saiful Mujani Research And Consulting
Rakata Analytics and Advisory Strategi Lingkar Nusantara
Trust Indonesia Research & Consulting PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
PT Losta Institute
PT Citra Komunikasi LSI
PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
Populi Center
PT SCL Taktika Konsultan
PT Citra Publik Indonesia
Indekstat Research And Data Science PT Sigi LSI Network
PT Konsultan Citra Indonesia
Jaringan Isu Publik Lembaga Riset Indonesia
Jaringan Suara Indonesia Media Survei Nasional
PT Alvara Strategi Indonesia
Lingkar Survei Sulawesi (LSS)
Ide Cipta Reearch and Consulting (ICRC)
The Haluoleo Institute
Media Survei Center Indonesia
PT Parameter Publik Indonesia
PT Paradigma Riset Nusantara
Lembaga Survei Kuadran Nakama Research & Consulting
PT Indopolling Riset dan Konsultan
PT Sinergi Data Indonesia
PT LSI Network Deitro (PT Delt Kabar Indonesia)
Algoritma Research & Consulting
Puspoll Indonesia
Parameter Politik Indonesia. sb-01/dsy

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…