KPK-MA Bentuk Pokja Konflik Kepentingan di Mahkamah Agung

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango mengatakan KPK dan Mahkamah Agung (MA) saat ini telah bekerja sama dalam membentuk kelompok kerja (pokja) dalam menyusun aturan konflik kepentingan di lingkungan MA.

"Sekarang KPK sedang bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI dengan support dari OPDAT (overseas prosecutorial development assistance and training), telah membentuk pokja di MA yang terdiri dari sejumlah hakim agung untuk menyusun aturan tentang konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Aging RI," katanya.

 

Konflik Kepentingan Harus Diseriusi

Nawawi mengatakan persoalan konflik kepentingan harus mulai disikapi serius. Dia mengatakan masalah itu pun menjadi salah satu materi yang dibahas KPK saat menggelar program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

"Materi konflik kepentingan ini juga saat Paku Integritas capres-cawapres kemarin merupakan salah satu yang diangkat KPK," pungkas Nawawi.

Dikutip dari detikcom, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, mengingatkan bahayanya conflict of interest atau konflik kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara. Dia mengatakan konflik kepentingan sebagai wujud dari perbuatan korupsi.

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekadar embrio korupsi, melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

 

Aturan Khusus Benturan Kepentingan

Aturan terkait penyelenggara negara saat ini juga telah termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang itu mengatur soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Nawawi, harus ada penguatan peraturan dalam menyikapi konflik kepentingan yang kerap dilakukan penyelenggara negara.

"Perlunya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dalam perundang-undangan ataupun sebagai penyempurnaan pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," katanya.

Dia mengatakan harus ada aturan khusus yang mengatur terkait benturan kepentingan penyelenggara negara. Nawawi menawarkan tiga opsi dalam penguatan aturan tersebut.

"Ada tiga usulannya, dibuat dalam satu perundang-undangan khusus atau dimasukkan sebagai penyempurnaan UU Nomor 28 Tahun 1999. Atau memasukkannya dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi sebagaimana LHKPN dan gratifikasi," papar Nawawi. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota Siap Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Polres Blitar Kota mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang di gelar besuk Senen 23…

Wadahi Ekspresi 500 Musisi Rock Lokal, Pemkot Surabaya Gelar Herockmob 2026

Wadahi Ekspresi 500 Musisi Rock Lokal, Pemkot Surabaya Gelar Herockmob 2026

Minggu, 22 Nov 2026 13:49 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai komitmen dalam memberikan wadah ekspresi sekaligus penghormatan bagi para pahlawan musik asal Surabaya yang telah…