Lira Sidoarjo, Sebut Pengawasan Terhadap Pejabat di Sidoarjo, Bikin Bupati Leluasa Korupsi
SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Rencananya, KPK memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Jumat ini (2/2/2024). Selain Ahmad Muhdlor, KPK juga akan memanggil saksi Kepala BPBD Sidoarjo Ari Suryono. "Dari informasi yang kami terima, besok (Jumat-red) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan pada Selasa (30/1), menyasar tiga lokasi. Dimulai Pendopo Delta Wibawa atau rumah dinas Bupati Sidorajo, kantor BPPD, dan rumah kediaman pribadi Ahmad Muhdlor Ali.
Dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, tim KPK menyita valuta asing (valas) atau mata uang asing. KPK juga menyita tiga unit mobil di lokasi.
Pamer Kinerja Muhdlor
Berdasarkan catatan Surabaya Pagi, sebelum Ahmad Muhdlor, Sidoarjo dipimpin oleh Bupati Saiful Ilah yang menjabat selama dua periode. Namun, pria yang juga pernah menjadi Wakil Bupati Sidoarjo dua periode itu terkena OTT KPK pada Januari 2020 serta divonis bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi.
Kepala daerah sebelumnya, Bupati Sidoarjo Win Hendarso yang menjabat dua periode (2000-2010) juga tersandung kasus korupsi kas daerah senilai Rp 2 miliar. Oleh karena itu, jika kasus korupsi yang disidik KPK saat ini terbukti melibatkan Ahmad Muhdlor, artinya tiga Bupati Sidoarjo berturut-turut tersangkut kejahatan luar biasa.
Di sisi lain, perkara rasuah di BPPD Sidoarjo ini juga mencederai prestasi pembangunan Sidoarjo yang dicapai dalam tiga tahun belakangan. Muhdlor mengatakan, selama tiga tahun periode kepemimpinannya, pembangunan di Sidoarjo melaju pesat melampui target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Legislatif Mesra dengan Eksekutif
”Harapannya Sidoarjo semakin gemilang, terus melaju, dan berkelanjutan. Banyak progres yang dicapai di tahun 2023 menuju lebih baik. Harapannya tahun 2024 jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi,” ujar Muhdlor dikerubuti wartawan, Rabu (31/1/2024) usai perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.
Terkait hattrick urusan korupsi yang dilakukan para bupati Sidoarjo ini, Subagyo, SH, sekda LSM Lira Sidoarjo mengatakan, lemahnya pengawasan membuat penjabat di Sidoarjo, terutama Bupati leluasa untuk korupsi.
“Saya melihat pada kurang maksimalnya masyarakat dan stakeholder yang ada di Sidoarjo untuk diberi ruang untuk mengawasi. Bahkan jika kita mengawasai dan mengkritisi, cenderung dianggap musuh,” kata Subagyo, kemarin pada Surabaya Pagi.
Apalagi yang bikin tambah parah, kata Subagyo, legislatif di Sidoarjo kurang berfungsi sebagai watchdog.
“Legislatif jangan terlalu mesra dengan eksekutif. Ini cenderung akan melemahkkan fungsi pengawasan,” tegas dia.
Sementara itu, Fahmi Rosyidi, pegiat Anti Korupsi Sidoarjo menegaskan, kasus Siska Wati, harus menjadi evaluasi tersendiri ketika melihat fenomena kepemimpinan di Sidoarjo.
Ketiga Bupati Berakhir Korupsi
“Dari ketiga bupati dalam masa kepemimpinannya harus berakhir dengan permasakalahan korupsi,”ucap Fahmi.
Ia mennyebut Darurat korupsi menjadi kata kunci bagi aparat penegak hukum di kabupaten Sidoarjo.
“Ini menjadi tragedi dimana tindakan korupsi yang terstruktur menjadi peluang pemangku kepentingan untuk mengambil keuntungan dalam jabatannya,”pungkasnya.
Sementara, anggota DPRD Kab Sidoarjo Komisi C, Muhammad Rojik juga terkesan enggan menyoroti paska Pemkab Sidoarjo dibawah Gus Muhdlor di-OTT KPK. Hingga Kamis (1/2/2024), pesan WA yang dikirim Surabaya Pagi hanya dibaca. n jum/ril/rmc
Editor : Moch Ilham
