SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam Debat Capres pamungkas atau debat kelima, Minggu (4/2/2024) semalam, capres Ganjar Pranowo, mengungkit pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam dan kasus Butet Kartaredjasa.
"Kita tak boleh takut pentasnya Butet. Birokrasi mesti tahu," pinta capres Ganjar, saat menjawab pertanyaan capres Prabowo.
Baca Juga: Disinggung Soal Isu Wadas di Debat ke-4 Capres, Mahfud: Silahkan Kalau Mau Ditanya
Soal budaya, Ganjar juga mengungkap keresahan yang muncul dari Gus Mus, Muhammadiyah, Romo Frans Magnis, Goenawan Muhammad dan kampus-kampus. "Keresahan mereka mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks berindonesia berbudaya semua harus dalam koridor yang baik," ingat Ganjar.
"Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi maka sikap birokrat, birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni, budayawan, dia lah yang mengerjakan, maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan," kata Ganjar saat debat kelima Pilpres 2024, di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Budayawan Bekerja Tanpa Intervensi Pemerintah
Ganjar melihat pemerintah cukup melindungi para budayawan. Menurutnya, budayawan bisa bekerja dengan sendirinya tanpa adanya intervensi pemerintah.
"Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmaker, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya, sehingga terhadap mereka itu perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri," ucap Ganjar.
Karena itu, Ganjar menilai pemerintah sebetulnya tidak perlu takut dengan para budayawan. Dia kemudian mencontohkan Butet Kertaredjasa yang dilaporkan ke Polda DIY imbas berekspresi mengkritik pemerintah.
"Kalaulah mereka kemudian berekspresi, maka pemerintah tidak perlu takut, masa takut sama pentasnya Butet? 'Kamu boleh loh pentas tapi nggak usah ngomongin politik', nggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresiklan dengan seninya, dengan karakter, dengan budayanya, kita cukup fasilitasi mereka yang mengerjakan, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya," ujar dia.
Butet tak Pusing Dilaporkan
Budayawan Butet Kartaredjasa dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tudingan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelaporan itu dilakukan relawan Projo, Sedulur Jokowi, relawan Arus Bawah Jokowi, dan didampingi TKD Prabowo-Gibran.
Pelaporan itu ternyata direspons santai Butet dengan tudingan relawan Jokowi sedang pansos atau panjat sosial.
"Oh, nggak papa karena Projonya sedang pansos. Panjat sosial dari pantun saya," kata Butet saat ditemui wartawan di kediamannya, Kasihan, Bantul, Selasa (30/1).
Baca Juga: Arek-arek Suroboyo Ingin Debat Capres itu Keras
Butet tak ambil pusing dengan laporan polisi tersebut. Menurutnya, setiap warga negara berhak untuk membuat laporan ke polisi.
Protese Tangan Dengan Teknologi
Tiga capres sama-sama mendukung kehadiran negara untuk melindungi para penyandang disabilitas. Antara lain Alat bantu protese tangan dengan teknologi buatan Afta B-ionik. Ini tangan prostetik robotik yang dapat dikendalikan oleh gelombang otak dengan memanfaatkan teknologi Electroencephalography (EEG).
Ganjar misalnya, saat memimpin propinsi Jateng, selalu mengundang penyandang disabilitas. Mereka diminta berbicara kebutuhan saat pemerintah akan melakukan pembangunan.
Tiga capres setuju tiap kota dan kabupaten siapkan data jumlah penyandang disabilitas sekaligus kondisinya. Ini agar tidak membebani sekolah tempat penyandang disabilitas, menempuh pendidikan.
Baca Juga: KPU tak Gubris Pernyataan Jokowi
Perhatikan Guru dan Dosen
Selain itu ketiga capres juga akan meningkatkan derajat guru honorer dan memeratakan pendidikan di seluruh rakyat Indonesia.
Anies menyebut saat ini sebanyak 700 ribu guru honorer masih belum mendapat kesejahteraan. Khususnya belum diangkat menjadi pegawai tetap. "Yang akan saya kerjakan yakni adalah percepatan sertifikasi untuk mengangkat 700 ribu guru honorer jadi PPPK," kata Anies. Selain itu juga memberikan beasiswa untuk anak-anak tenaga pendidik hingga memeratakan pendidikan hingga pelosok Indonesia.
Pernyataan Anies sendiri diamini oleh capres 02 Prabowo Subianto. "Saya intinya setuju dengan pak Anies. Maklum yah beliau khan mantan Menteri Pendidikan. Jadi paham," jawab Prabowo.
Sedangkan, Ganjar Pranowo juga akan menjanjikan pembangunan fasilitas pendidikan yang merata dan dapat diakses di seluruh masyarakat Indonesia. "Akes pendidikan yang lebih baik, lebih inklusi, dan kurikulum yang mantap. Dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses yang terbaik untuk anak didik kita, termasuk nasib para guru dan dosesn," kata Ganjar, menimpali.,
Ganjar juga menekankan pembangunan pendidikan juga harus diiringi dengan pembangunan teknologi. Agar bisa menciptakan SDM yang berkualitas. "Pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM. Budi pekerti yang baik, toleran dan sopan. Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan kalau digitalisasi di pendidikan kita lakukan mulai infrastruktur, teknologinya baik, tersebar dan internet cepat. Ini bagus untuk mengembangkan diri," lanjutnya.
Diketahui tema debat kelima Pilpres 2024 yang terakhir ini membawa tema debat yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM dan inklusi. erk/ril/rmc
Editor : Moch Ilham
