Beredar, Film Dirty Vote Berisi Kecurangan-kecurangan Pemilu 2024

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Cuplikan tangkap layar film Dirty Vote yang ditayangkan di akun YouTube 'Dirty Vote', sejak Minggu (11/2/2024) siang. Hingga Minggu malam sudah ditonton 1 juta lebih.
Cuplikan tangkap layar film Dirty Vote yang ditayangkan di akun YouTube 'Dirty Vote', sejak Minggu (11/2/2024) siang. Hingga Minggu malam sudah ditonton 1 juta lebih.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Minggu (11/2/2024) kemarin, rumah produksi WatchDoc merilis film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.

Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers WatchDoc, Minggu (11/2/2024).

Film dokumenter Dirty Vote telah tayang Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB melalui akun YouTube Dirty Vote.

Dalam film ini, tiga ahli hukum tata negara menguak tabir gelap Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, bahkan dilakukan oleh presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai melakukan kecurangan-kecurangan tersebut demi melanggengkan kekuasaan. Meski tak secara langsung memihak pada salah satu paslon capres-cawapres, tapi gerak-gerik Jokowi lebih condong ke paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pakar menilai Jokowi melakukan berbagai cara demi sang putra mahkota, Gibran Rakabuming, bisa memenangkan kontestasi. Tak mau mengotori tangan secara langsung, Jokowi lebih memilih menggunakan cara-cara terselubung, termasuk soal pemberian bantuan sosial (bansos).

 

Bansos Bahan Politik Jokowi

Dalam film Dirty Vote, Bivitri Susanti, salah satu ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber menyebut bansos adalah bahan politis yang sangat mudah dimanfaatkan. Bahkan data yang ditampilkan dalam film menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi kencang memberikan bansos menjelang Pemilu.

WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.

Hingga Minggu (11/2/2024) malam pukul 20:00 WIB, video Dirty Vote telah ditonton 1,028,013 kali, dengan 13,919 komentar. Bahkan, subscribers Dirty Vote, melonjak drastis dari yang masih ribuan, kini sudah 38 ribu.

 

TKN Tuding Film Fitnah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menyebut dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.

Dia mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2).

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar. n erk/jk/rmc

Berita Terbaru

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – IBCA BFC MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Adu Wani Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan MMA p…

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tancap gas untuk merampungkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan dan…

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk…

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi, Banyuwangi – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…