teks foto:
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kondisi keuangan dan ekonomi Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu kemarin.
foto: sp/jaka sutrisna
Mendag Isyaratkan Pertumbuhan Ekonomi 7-8�ru 21 Tahun Lagi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen tidak akan cukup membuat Indonesia menjadi negara maju atau negara berpenghasilan tinggi (high income country). Ini warning kepada presiden terpilih yang mulai 20 Oktober 2024 memimpin NKRI.
"Tentu kalau ditanya 5 persen cukup? Tidak, terhadap keinginan kita untuk menciptakan kemajuan atau mencapai high income country," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu malam (28/8).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal II 2024 secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023, yang sebesar 5,17 Persen.
Sementara pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2023, yang sebesar 5,04 persen.
Ekonomi 5 Persen Sebuah Capaian
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen merupakan sebuah pencapaian di tengah ketidakpastian global. Kondisi global katanya cenderung negatif dari sisi pertumbuhan, ekspor, impor, inflasi, dan suku bunga.
Ia pun membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain terutama Eropa yang masuk jurang resesi.
Kita masih bisa menjaga lima persen itu berarti kita terus harus menjaga resep untuk menyeimbangkan domestik demand dengan tetap secara oportunistik memanfaatkan global environment," imbuhnya.
Target 21 Tahun Lagi
Beda dengan pedapat Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Politisi PAN ini mengungkap ada dua syarat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% sampai 8%. Capaian itu merupakan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Ada dua yang harus dilakukan kalau ingin tumbuh 7% sampai 8%. Target kita 21 tahun lagi Indonesia ingin jadi negara maju pada 100 tahun Indonesia," kata dia dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
Syarat pertama yakni mengendalikan gempuran barang impor ke dalam negeri. Oleh sebab itu harus ada kebijakan yang melindungi industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing.
Hal pertama yang telah dilakukan yakni dengan mengendalikan masuknya barang impor dengan mengubah masuknya barang dari luar negeri dari post border ke border. Artinya semua barang impor harus melalui pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.
"Oleh karena itu kami rapat dipimpin presiden, rapat terbatas memutuskan post border ditarik menjadi border semua diawasi bea cukai. Saya ambil pada waktu itu saya bilang 'pak harus ada barang impor dikendalikan', karena kita nggak boleh melarang, ratas setuju barang impor dikendalikan lahirlah Permendag 36," jelas dia. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
