Di Eksekutif dan Parlemen, Prabowo-Gibran Makin Kuat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Dua Pengamat Politik Memprediksi PDIP Kokoh Pilih Oposisi

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jumlah partai politik rival yang bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, terus bertambah. Kini, giliran PKB yang ikut masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya sudah ada NasDem, PPP dan Perindo. Ketiganya merupakan partai rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Ketiganya menyatakan dukungan pada Kamis (15/8). Dukungan itu disepakati usai para ketum partai politik tersebut menyambangi Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertama yang datang yakni Ketum NasDem Surya Paloh, kemudian secara bergantian Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo. Usai bertemu Prabowo, masing-masing menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.

Diketahui, ketiga partai ini merupakan rival alias bukan partai pendukung Prabowo saat Pilpres 2024. NasDem mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara PPP dan Perindo pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berdasarkan perhitungan KPU, terdapat delapan partai yang lolos parlemen dengan perolehan suara di atas parliamentary threshold 4%. Partai tersebut diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya partai koalisi pasangan Prabowo-Gibran diantaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN . Koalisi ini total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65.547. 525 atau setara dengan 43,18%

Dengan PKB masuk dalam koalisi, suara akan menjadi 81.663.180 atau 53,8%.Apalagi NasDem bergabung, total suara mencapai 52,84%. Sedangkan, bergabungnya PKS akan mendorong suara koalisi menjadi 50,42%.

Berdasarkan hal tersebut, tambahan suara dari partai apa pun akan mendorong persentase suara dari Koalisi Indonesia Maju menjadi lebih dari 50%.

 

Perlancar Sistem Pemerintahan

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 pada Rabu (24/4/2024). Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah hasil suara Pileg 2024, sebab parlemen akan berperan dalam mempermulus kebijakan-kebijakan presiden. Setelah penetapan KPU,  Prabowo pun membangun koalisi, terutama untuk mengamankan kebijakan di parlemen.

Maklim, untuk membentuk koalisi presiden yang kuat di Indonesia, seorang calon presiden akan membutuhkan dukungan mayoritas dari lembaga legislatif.

Dukungan dari partai politik yang signifikan di tingkat nasional dan regional dapat memperkuat stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Jumlah suara partai koalisi yang dianggap baik, setidaknya 50% + 1 dari total kursi parlemen untuk memperlancar sistem pemerintahan.

Presiden yang memiliki partai koalisi yang kuat dapat mengalami sejumlah manfaat yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan, diantaranya.

 

Analisis Pengamat Politik

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap partainya soal akan berada di dalam atau di luar pemerintahan “harus dihitung secara politik”.

“Loh enak ae kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas PDIP di Jakarta pada Minggu (26/05) sambil menyinggung soal banyak pihak yang menantikan sikap politik partainya.

Namun Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menilai "suasana kebatinan" yang terlihat sepanjang rakernas menunjukkan bahwa PDIP tampaknya akan menempatkan diri sebagai oposisi.

"Tampaknya PDIP tidak akan masuk ke pemerintahan karena ada banyak kekecewaan kadernya terkait pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Aditya kepada BBC News Indonesia, kemarin.

Dalam hasil rakernasnya, PDIP menyebut Pemilu 2024 sebagai "yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia".

 PDIP, meminta maaf atas perilaku kadernya yang "tidak menjunjung tinggi etika politik", dan menyoroti perlunya "fungsi kontrol dan penyeimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi".

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor juga memprediksi bahwa kecenderungan PDIP untuk menjadi oposisi "relatif kuat". n jk/ltb/erc/cr7/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…