Dua Pengamat Politik Memprediksi PDIP Kokoh Pilih Oposisi
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Warning Presiden Terpilih
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jumlah partai politik rival yang bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, terus bertambah. Kini, giliran PKB yang ikut masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya sudah ada NasDem, PPP dan Perindo. Ketiganya merupakan partai rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Ketiganya menyatakan dukungan pada Kamis (15/8). Dukungan itu disepakati usai para ketum partai politik tersebut menyambangi Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pertama yang datang yakni Ketum NasDem Surya Paloh, kemudian secara bergantian Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo. Usai bertemu Prabowo, masing-masing menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Diketahui, ketiga partai ini merupakan rival alias bukan partai pendukung Prabowo saat Pilpres 2024. NasDem mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara PPP dan Perindo pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Berdasarkan perhitungan KPU, terdapat delapan partai yang lolos parlemen dengan perolehan suara di atas parliamentary threshold 4%. Partai tersebut diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sebelumnya partai koalisi pasangan Prabowo-Gibran diantaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN . Koalisi ini total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65.547. 525 atau setara dengan 43,18%
Dengan PKB masuk dalam koalisi, suara akan menjadi 81.663.180 atau 53,8%.Apalagi NasDem bergabung, total suara mencapai 52,84%. Sedangkan, bergabungnya PKS akan mendorong suara koalisi menjadi 50,42%.
Berdasarkan hal tersebut, tambahan suara dari partai apa pun akan mendorong persentase suara dari Koalisi Indonesia Maju menjadi lebih dari 50%.
Perlancar Sistem Pemerintahan
Baca Juga: Dalam APBN Tahun 2025, Makan Bergizi Gratis Masuk Bidang Kesehatan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 pada Rabu (24/4/2024). Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah hasil suara Pileg 2024, sebab parlemen akan berperan dalam mempermulus kebijakan-kebijakan presiden. Setelah penetapan KPU, Prabowo pun membangun koalisi, terutama untuk mengamankan kebijakan di parlemen.
Maklim, untuk membentuk koalisi presiden yang kuat di Indonesia, seorang calon presiden akan membutuhkan dukungan mayoritas dari lembaga legislatif.
Dukungan dari partai politik yang signifikan di tingkat nasional dan regional dapat memperkuat stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Jumlah suara partai koalisi yang dianggap baik, setidaknya 50% + 1 dari total kursi parlemen untuk memperlancar sistem pemerintahan.
Presiden yang memiliki partai koalisi yang kuat dapat mengalami sejumlah manfaat yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan, diantaranya.
Analisis Pengamat Politik
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap partainya soal akan berada di dalam atau di luar pemerintahan “harus dihitung secara politik”.
Baca Juga: Gonjang Ganjing Pangkas Anggaran Makan Gratis
“Loh enak ae kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas PDIP di Jakarta pada Minggu (26/05) sambil menyinggung soal banyak pihak yang menantikan sikap politik partainya.
Namun Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menilai "suasana kebatinan" yang terlihat sepanjang rakernas menunjukkan bahwa PDIP tampaknya akan menempatkan diri sebagai oposisi.
"Tampaknya PDIP tidak akan masuk ke pemerintahan karena ada banyak kekecewaan kadernya terkait pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Aditya kepada BBC News Indonesia, kemarin.
Dalam hasil rakernasnya, PDIP menyebut Pemilu 2024 sebagai "yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia".
PDIP, meminta maaf atas perilaku kadernya yang "tidak menjunjung tinggi etika politik", dan menyoroti perlunya "fungsi kontrol dan penyeimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi".
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor juga memprediksi bahwa kecenderungan PDIP untuk menjadi oposisi "relatif kuat". n jk/ltb/erc/cr7/rmc
Editor : Moch Ilham
