SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Program makan siang gratis yang digagas Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto masih terus dievaluasi. Pasalnya, agar program tersebut terlaksana, pihaknya bakal membatasi alokasi subsidi energi, termasuk BBM dan gas LPG masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menilai pemberian subsidi BBM dan LPG saat ini justru dinikmati kalangan mampu dan juga industri. Karena itu, pembatasan subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya, seperti masyarakat miskin, UMKM.
"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," ujarnya, Selasa (20/02/2024).
Lebih lanjut, menurut Eddy, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya.
Eddy menjelaskan, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran maka bisa menghemat APBN dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Besaran anggaran makan siang gratis diprediksi mencapai Rp 400 triliun.
Anggaran tersebut lebih tinggi Rp52,4 triliun jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan APBN 2023 untuk subsidi sebesar Rp 347,6 triliun. Anggaran subsidi energi pada APBN 2024 justru berkurang drastis menjadi Rp189,1 triliun.
Sementara bila membandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBN 2024 senilai Rp1.988 triliun, maka anggaran makan siang gratis setara hampir setara 25�ri target penerimaan pajak di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
