SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Menindaklanjuti stok gas subsidi khusus bagi masyarakat miskin yang mulai langka di berbagai daerah. Kini, Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahnya dan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) setempat untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon tersebut.
Pasalnya, LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu, seperti rumah tangga miskin, petani sasaran, nelayan, serta pelaku usaha mikro.
“Saya atas nama kepala pemerintahan Kabupaten Probolinggo mengimbau teman-teman ASN agar secara bijak tidak menggunakan LPG 3 kilogram, juga masyarakat yang mampu. Teman-teman SPPG dimohon dengan bijak agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Ini warning, nanti akan kami cek agar tidak sampai terjadi,” ujarnya, Senin (20/04/2026).
Kebijakan tersebut hasil dari menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram, Pemkab Probolinggo telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meningkatkan suplai dan memperlancar distribusi. Namun demikian, penambahan kuota dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.
“Berapa pun penambahan itu selalu terasa kurang dan tidak mencukupi,” ungkapnya.
Sedangkan dalam upaya pengawasan, Pemkab Probolinggo telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan dan sweeping ke berbagai titik distribusi LPG dalam sepekan terakhir. Pengawasan dilakukan serentak di 24 kecamatan, mulai dari pangkalan hingga agen, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,
Lebih lanjut, Bupati Haris menegaskan tidak akan mentolerir praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi LPG 3 kilogram yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga di masyarakat. “Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba memanfaatkan keberadaan LPG 3 kilogram ini hingga menjadi langka dan mahal,” ujarnya. pr-02/dsy
Editor : Redaksi
