SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Beredar kabar, dalam waktu dekat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diprediksi bakal menarik kadernya berjumlah 7 menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Ubed mengatakan sikap Jokowi yang kian mempertegas sudah tak menjadi bagian PDIP merupakan salah satu penyebab menteri dari PDIP akan ditarik.
Baca Juga: Sah! Pro Kontra Usia Kendaraan di DKJ Dibatasi 15 Tahun Pemakaian
Apalagi Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi dan menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
"Kalau sudah pada titik itu, Megawati akan bersikap," kata Ubed, Minggu (25/02/2024).
Berikut daftar 7 menteri yang diprediksi bakal ditarik Megawati dari kabinet Jokowi, diantaranya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas. Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menurut Ubed, jika nantinya PDIP menarik kadernya dari kabinet maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan
"Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi," kata Ubed.
Namun, nyatanya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar semua menteri yang berasal dari partai banteng tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurut Megawati, jika dirinya menginstruksikan agar menteri-menteri PDI-P mundur, yang dirugikan adalah bangsa dan negara.
Baca Juga: Jokowi-PM Lee, Bahas Ekstradisi Buronan di Bogor, Senin Ini
"Tapi yang jadi persoalan, yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara," kata Megawati.
Mantan Presiden ke-5 itu juga menyebut, tugas menteri harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ia tidak ingin penyelenggaraan pemilu mempengaruhi kinerja para menteri.
"Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir. Ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu sampai tingkat menteri dan lain sebagainya, terutama di eksekutif, itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah (tetap bekerja)," kata Megawati.
Megawati juga menjawab isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dirinya untuk menyampaikan rencana mundur dari kabinet.
Baca Juga: Raih Penghargaan dari Presiden, Bobby Bantah Karena Status Menantu Jokowi
Ketum PDIP itu menyebut, rencana untuk mundur harus dipertimbangkan dengan matang, terlebih untuk Menteri Keuangan. Lantaran dirinya tidak ingin, menteri tersebut hanya memikirkan keuntungan pribadi jika hendak mengundurkan diri.
"Apalagi yang namanya Menteri Keuangan, dia itu istilahnya kan, tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya lho, jangan untungnya. Kalau kita itu nanti salah, what will be happen to Indonesia (apa yang akan terjadi kepada Indonesia)?" tuturnya.
Sementara itu, diketahui, terkait isu mengenai mundurnya sejumlah menteri berhembus sejak beberapa waktu lalu. Desas-desus ini kian menguat setelah calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDI-P, Mahfud MD, mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Kini Menko Polhukam sudah digantikan Hadi Tjahjanto, sedangkan untuk menggantikan Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya telah dilantik pada Rabu, 21 Februari 2024 di Istana Negara. jk-06/dsy
Editor : Desy Ayu
