Menkeu Sri Mulyani: Program Makan Siang Gratis, Harus Dikaji Potensi Defisitnya

author Jaka Sutrisna

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menkeu Sri Mulyani dan Menhan Prabowo Subianto
Menkeu Sri Mulyani dan Menhan Prabowo Subianto

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih program.

"Kan ini masih di dalam program. Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.

“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ingatnya kepada wartawan .

 

Potensi Defisit Terhadap APBN 2025
Apalagi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa program yang diusung oleh Prabowo-Gibran ini harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

Program-program baru yang masuk, termasuk program makan siang gratis, akan dihitung. Perhitungan memakan waktu beberapa bulan.

"Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Rapat hari ini (Senin), kata Sri Mulyani, masih membahas postur RAPBN 2025. Ia menyebut pemerintah menghormati proses pemilihan umum yang berjalan.

 

Tunggu Pemerintahan yang Official
Rapat terkait program presiden berikutnya akan digelar setalah ada keputusan KPU.

"Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official," kata Sri Mulyani.

“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” pungkas Sri Mulyani. erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…