SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Baru-baru ini Calon Wakil Presiden (Cawapres), Mahfud MD merespon cuitan di media sosial X (twitter) yang menyebut bahwa paslon 03 Ganjar-Mahfud tidak disukai oleh rakyat dengan bukti perolehan suara di pilpres 2024. Hal itu sontak menjadi ramai diperbincangkan.
"16�alah nilai buruk, bahwa aktor paslon 03 tidak diinginkan rakyat banyak untuk memimpin Indonesia, menurut pandangan sendiri bahwa kita benar-benar disukai rakyat, bagian itu memang benar tapi tak sebanding dengan jumlah rakyat yang mencintai Prabowo-Gibran. Buktinya saja pemungutan suara ulang di beberapa TPS, Prabowo - Gibran tetap menang telak bahkan yang sebelumnya Ganjar-Mahfud menang sekarang malah berbalik," tulis akun @gea***
Cuitan dari akun tersebut kemudian direspon Mahfud dengan jawaban tegas. Menurutnya, ada bentuk kecurangan tak kasat mata di kontestasi pemilu 2024. Sehingga, Mahfud menegaskan pemilu harus mencerminkan proses demokrasi yang bermartabat.
"Tapi kecurangan yang kasat mata yang nanti akan dibuktikan di MK tentu lebih buruk lagi, berapa pun angka masifnya. Kita bertekad bahwa demokrasi kita harus bermartabat," jawab Mahfud.
Sementara itu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menepis anggapan bahwa masyarakat tak menginginkan paslon nomor urut 3, sehingga menyebabkan rendahnya perolehan suara sementara.
Sebab, dia mengaku banyak masyarakat yang menanggapi secara positif sebuah gagasan dari kepemimpinan Ganjar-Mahfud.
"Saya juga aktif di medsos dengan followers cukup banyak dan engagement tinggi di postingan-postingan saya. Dan mayoritas respons positif terkait pak Ganjar-Mahfud," kata Chico, Snein (26/02/2024).
Tak hanya itu, menurutnya penyebab perolehan suara sementara Ganjar-Mahfud rendah juga karena adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Sehingga, pihaknya menggulirkan adanya hak anget di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebagai informasi, sebelumnya cawapres nomor urut 3, Mahfud Md menggelar diskusi secara daring melalui akun media twitter (X) pada Senin pagi (26/02/2024) dengan memberikan pemantik materi soal cara menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024. Menurutnya, minimal ada 2 jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024.
Pertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. Kedua, jalur politik melalui hak angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya. Lebih lanjut, jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. jk-08/dsy
Editor : Desy Ayu
