SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih program. Apalagi anggaran ini berefek pada defisit.
"Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65% dari PDB.
Baca Juga: Meski Belum Dilantik, Prabowo Mulai Bicara Kekuasaan
Dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.
"Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Kemudian, ia menambahkan, APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," terangnya.
Besaran Defisit Patokan Kemenkeu
Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," pungkasnya.
Proses Berjalan Tiga Bulan
"Kan ini masih di dalam program. Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga," tambah Sri Mulyani .
Baca Juga: Andika Perkasa: Komunikasi Prabowo Positif
Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.
“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ingatnya kepada wartawan .
Potensi Defisit Terhadap APBN 2025
Apalagi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa program yang diusung oleh Prabowo-Gibran ini harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.
Program-program baru yang masuk, termasuk program makan siang gratis, akan dihitung. Perhitungan memakan waktu beberapa bulan.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Ratakan Alkes ke Daerah-daerah
"Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.
Rapat hari ini (Senin), kata Sri Mulyani, masih membahas postur RAPBN 2025. Ia menyebut pemerintah menghormati proses pemilihan umum yang berjalan.
Tunggu Pemerintahan yang Official
Rapat terkait program presiden berikutnya akan digelar setalah ada keputusan KPU. "Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official," kata Sri Mulyani.
“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” pungkas Sri Mulyani. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
