Menkeu Ingatkan Makan Siang Gratis, Timbulkan Utang Lebih Besar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, sebagai capres pada Pilpres 2024, akan menimbulkan utang yang lebih besar pada APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, sebagai capres pada Pilpres 2024, akan menimbulkan utang yang lebih besar pada APBN.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih program.  Apalagi anggaran ini berefek pada defisit.

"Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29�ri PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65�ri PDB.

Dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.

"Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Kemudian, ia menambahkan, APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.

"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," terangnya.

 

Besaran Defisit Patokan Kemenkeu

Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.

"Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," pungkasnya.

 

Proses Berjalan Tiga Bulan

"Kan ini masih di dalam program. Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga," tambah Sri Mulyani .

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.

“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ingatnya  kepada wartawan .

 

Potensi Defisit Terhadap APBN 2025

Apalagi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa program yang diusung oleh Prabowo-Gibran ini harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

Program-program baru yang masuk, termasuk program makan siang gratis, akan dihitung. Perhitungan memakan waktu beberapa bulan.

"Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Rapat hari ini (Senin), kata Sri Mulyani, masih membahas postur RAPBN 2025. Ia menyebut pemerintah menghormati proses pemilihan umum yang berjalan.

 

Tunggu Pemerintahan yang Official

Rapat terkait program presiden berikutnya akan digelar setalah ada keputusan KPU. "Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official," kata Sri Mulyani.

“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” pungkas Sri Mulyani. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…

Polres Blitar Kota Laksanakan Kegiatan Pengamanan Penyaluran Bansos

Polres Blitar Kota Laksanakan Kegiatan Pengamanan Penyaluran Bansos

Jumat, 05 Jun 2026 14:31 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Guna tertib dan amanya pelaksanaan Pembagian Bantuan Sosial dari Pemkab Blitar, pada hari ini Kamis, 4 Juni 2026 Jumat 5 Juni 08.00…

DPRD Kota Madiun Rampungkan Pembahasan Tiga Raperda Inisiatif 

DPRD Kota Madiun Rampungkan Pembahasan Tiga Raperda Inisiatif 

Jumat, 05 Jun 2026 14:28 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – DPRD Kota Madiun telah merampungkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang dibahas melalui penyampaian …