Tak Kunjung Serahkan Dokumen Kepemilikan Lahan

Kades dan Pimpinan DPRD Sidoarjo Disomasi Pembeli Tanah

author Sugeng Purnomo

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kuasa hukum pembeli tanah saat datangi kantor balai desa 
Kuasa hukum pembeli tanah saat datangi kantor balai desa 

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo – Seorang warga Sidoarjo bersama Eko Budi Prasetyo melayangkan somasi kepada Kepala Desa Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Sutayim Aji.

Upaya hukum ini dilakukan lantaran Sutayim Aji diduga belum memberikan dokumen otentik  atas kepemilikan lahan yang dibeli dari para petani dengan perantara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Kayan Kepala Desa.

Melalui kuasa hukumnya, M. Nailul Amani SH, Eko Budi mengaku sudah melayangkan somasi kepada kedua perantara penjual lahan tersebut.

“Jadi pada saat penyerahan dana pembelian lahan tersebut, klien saya dijanjikan akan diberikan dokumen lahan. Bahkan pada saat penyerahan dana pada petani pemilik lahan, disaksikan Kades, saudara Kayan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dan Notaris” Jelas Nailul sambil menunjukkan foto penyerahan tersebut

Ketika ditanya tentang keterlibatan Kayan, Nailul menjelaskan jika kliennya pertama kali tertarik membeli lahan itu karena ditawari oleh Kayan pada tahun 2022 lalu.

Namun hingga kini baik Kayan maupun Kepala Desa tak juga memberikan dokumen terkait tanah tersebut.

“Jadi kami sudah melayangkan somasi pertama pada saudara Kayan, disusul hari ini kami sedianya menyerahkan somasi pada Kepala Desa, namun tidak ada satupun perangkat yang ngantor di balai desa,” lanjut Nailul, kemarin.

Dijelaskan Nailul, kliennya mengalami kerugian milyaran rupiah akibat kasus ini. Menurutnya, Kayan sudah mengakui jika lahan tersebut telah dibeli kembali oleh Dinas Pendidikan, namun keterangan berbeda disampaikan oleh Kepala Desa bahwa lahan tersebut masih dalam proses jual beli.

Nailul juga menilai kejanggalan Kepala Desa yang saat itu menyediakan fasilitas  tempat dn perubahan riwayat tanah yang diduga salah prosedur.

Terhadap kasus ini, kuasa hukum pemilik lahan meminta kejelasan dokumen lahan baik pada Kayan maupun Kepala Desa.

Karena dirinya mendengar jika harga lahan yang akan digunakan untuk kepentingan sekolah oleh Dinas Pendidikan itu cukup fantastis. Hk

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …

BPJS - Kemensos Adu Argumentasi Soal Pasien Kronis Diterlantarkan

BPJS - Kemensos Adu Argumentasi Soal Pasien Kronis Diterlantarkan

Jumat, 06 Feb 2026 18:27 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:27 WIB

YLKI Sesalkan Penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Tanpa Pemberitahuan, khususnya di Pasien Penyakit…