Dalam Sehari, KPK Panggil Windy Idol dan Pedangdut Nayunda

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 13 Mei 2024 20:07 WIB

Dalam Sehari, KPK Panggil Windy Idol dan Pedangdut Nayunda

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam sehari, Senin (13/5/2024), KPK memanggil dua penyanyi sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Keduanya adalah Windy Idol dan Pedangdut Nayunda Nabila.

Penyanyi dangdut Nayunda Nabila, dipanggil KPK dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sementara Windy Idol terkait kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, yang kini sudah ditetapkan tersangka.

Baca Juga: Model Titipan Biduan oleh Eks Mentan SYL, Bikin Ruwet Penyelesaian Tenaga Honorer

Pemanggilan ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. "Senin hari ini (kemarin, red) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Nayunda Nabila penyanyi," kata Ali dalam keterangan, Senin (13/5/2024).

 

Windy Idol-Hasbi Hasan

Sedangkan Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman (Windy Idol) kembali dipanggil oleh KPK. Dia dipanggil dalam rangka penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) bersama mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

"Hari ini (13/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Windy Yunita B. U. (Swasta)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan, Senin (13/5/2024).

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Windy Idol. Windy dicegah setelah menjadi tersangka kasus dugaan TPPU bersama Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.

 

Windy Dicegah Tinggalkan RI

Windy Idol sebelumnya juga pernah dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Saat itu, Windy dicegah meninggalkan Indonesia karena berstatus sebagai saksi kasus dugaan suap Hasbi Hasan.

Windy mengaku dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak Januari 2024.

"Iya seperti yang dibicarakan saja (terima SPDP), sudah (terima), Januari ya," kata Windy di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Selasa (26/3).

Windy membantah ada aset Hasbi Hasan yang dikelolanya. Windy juga mengaku tidak tahu apakah asetnya disita KPK.

Baca Juga: Rumah Disamarkan Orang Lain Disita KPK

"Saya tidak tahu, kita tunggu saja gimana beritanya. Mohon doanya ya. Ya semoga ini sih maksudnya bisa berjalan lancar baik-baik saja, terus cepat beres," imbuhnya.

"Tidak ada aset Pak Hasbi. Ini kan semua masih proses sampai kita tahu nanti gimana, mohon doa saja," imbuhnya.

 

Nayunda Dibayar Rp 100 Juta

Nayunda Nabila disebut dibayar oleh SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Dana hiburan disebut-sebut dipakai untuk mendatangkan biduan dangdut ke acaranya. Dana tersebut disebut mencapai Rp50-100 juta.

Nama Nayunda Nabila mencuat saat disampaikan oleh mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan Arief Sopian setelah ditanya oleh jaksa.

Baca Juga: Aset Sandra Dewi Bisa Disita, Penerima Pasif Kejahatan TPPU

Nayunda merupakan penyanyi asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang bernama asli Nayunda Nabila Nizrinah. Ia lahir pada 8 Juni 1991 sehingga tahun ini berusia 33 tahun. Ia mulai aktif berkecimpung di dunia tarik suara sejak tahun 2012 ketika mencoba mengikuti audisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Beberapa waktu lalu KPK juga telah memanggil pihak swasta bernama Amalia Larasati untuk diperiksa sebagai saksi. Amalia akan diperiksa terkait dugaan TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam kasus ini, SYL dijerat KPK dalam tiga perkara, yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dua perkara awal, yaitu pemerasan dan gratifikasi, sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dan masih berproses.

 

Jabatan Dalam Bahaya

Total gratifikasi yang diterima SYL dengan memeras anak buahnya sebesar Rp 44,5 miliar. Uang itu diperoleh SYL selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020-2023. Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan mengatakan SYL juga meminta jatah 20 persen dari anggaran di setiap sekretariat dan direktorat di Kementan RI.

SYL disebut menyampaikan kepada para pejabat eselon I Kementan bahwa jabatan mereka akan dalam bahaya jika tak mengikuti perintah tersebut. Uang hasil perasan tersebut dipakai SYL untuk keperluan pribadinya. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU