SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Keresahan publik terhadap isu seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikeluhkan oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Ketua DPC PKB Gresik ini mengaku menerima keluhan sejumlah peserta dengan nilai tertinggi tetapi tidak lolos menjadi anggota PPK.
"Kami juga menerima keluhan yang sama. Nilai tertinggi tetapi tidak lolos menjadi PPK. Jika ini dibiarkan tidak ada penjelasan yang transparan maka akan menjadi ruang gelap yang memantik keresahan publik," ungkap Qodir saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (17/5).
Qodir mengaku tidak mengetahui nilai hasil tes tulis dan wawancara secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiba-tiba saja dirinya mendapat keluhan dari sejumlah peserta yang mengaku nilai tes tertinggi tetapi tidak lolos menjadi anggota PPK.
"Tes wawancara ada nggak? Termasuk materinya apa? Jangan-jangan yang dibicarakan soal lain. Jangan-jangan yang dibicarakan di luar pemilu. Nah, inilah yang menjadi masalah sebenarnya. KPU tidak boleh mendiamkan keresahan ini. Harus segera membuka ruang informasi seluas-luasnya," tandasnya.
Pihaknya akan menunggu perkembangan isu seleksi PPK ini. Jika tidak ada penjelasan isu yang hari ini mengemuka dari KPU maka secara kelembagaan akan meminta klarifikasi secara resmi dari KPU.
"Pastinya kita akan konfirmasi ke KPU. Kita minta KPU untuk membuka informasi seluas-luasnya. Keresahan ini banyak dikeluhkan. Jangan membiarkan ruang gelap yang akan membuat spekulasi publik menduga-menduga. Kami akan mengundang KPU untuk mendapatkan penjelasan agar publik mendapatkan informasi yang terang," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifuddin. "KPU harus transparan dalam perekrutan anggota PPK. Rekrutmen itu kan ada mekanismenya," katanya melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/5).
Menurut ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintah minta KPU untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen PPK secara terbuka dan transparan mungkin. "Kalau pun menemukan bukti-bukti kecurangan laporkan saja segera ke pihak yang berwenang," tegas Udin, panggilan akrab legislator asal Partai Gerindra itu.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim juga mendengar isu dugaan suap soal penerimaan anggota PPK. Tetapi dirinya tidak memiliki bukti atas dugaan tersebut. Ia mengaku prihatin karena jika keresahan ini terus berkembang akan mengganggu pelaksanaan Pemilukada 2024.
Dikonfirmasi terpisah Ketua KPU Gresik Akhmad Roni membantah soal isu yang menyebut ada permainan uang rekrutmen PPK. Bahkan soal hasil tes tulis dan wawancara menurut Roni tidak ada hubungannya.
"Itu (hasil tes) hanya untuk bisa masuk wawancara, tidak ada hubungannya lagi. Tidak benar itu (permainan uang)," jawab Roni
Sebagaimana diketahui KPU Gresik telah melantik anggota PPK terpilih sebanyak 90 orang di Hotel Aston pada Kamis (16/5) lalu. grs
Editor : Moch Ilham
