SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Orang tua dan calon mahasiswa pusing memikirkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN yang kian mahal. Terutama di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Ironisnya, keluhan itu ditanggapi oleh Kemdikbud dengan enteng.
Saat ini, beberapa perguruan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan UKT secara signifikan. Para mahasiswa melakukan protes, dan menentang hal tersebut.
Masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberitaan biaya kuliah yang tinggi. Bahkan Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ini menuai aksi protes dari para mahasiswa.
"Kami menuntut agar pihak rektorat dan pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan UKT dan mencari solusi yang lebih pro rakyat," kata anggota Aliansi Mahasiswa Indonesia, yang dihubungi Surabaya Pagi, di kampusnya Universitas Joyoboyo, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Aliansi Mahasiswa Indonesia bertekad untuk terus melakukan aksi-aksi yang konstruktif dan damai guna memperjuangkan hak-hak mereka dalam bidang pendidikan.
Mereka juga meminta agar Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai problematik segera dicabut dan direvisi agar lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa serta masyarakat Indonesia secara umum.
Mengutip situs Polteksci.ac.id., saat ini ada 10 PTN termahal di Indonesia. Ini dihitung berdasarkan biaya kuliah rata-rata per semester.
Untuk Universitas Indonesia (UI) adalah PTN termahal di Indonesia, dengan biaya kuliah rata-rata per semester mencapai Rp 50 juta.
Kemudian disusul Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah PTN terkemuka di bidang teknik dan teknologi. Biaya kuliah rata-rata per semester di ITB mencapai Rp 40 juta. Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah PTN terkemuka di bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Biaya kuliah rata-rata per semester di UGM mencapai Rp 35 juta. Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah PTN terkemuka di bidang pertanian dan ilmu hayati. Biaya kuliah rata-rata per semester di IPB mencapai Rp 30 juta.
Lalu Universitas Airlangga (Unair) adalah PTN terkemuka di Surabaya yang terkenal dengan fakultas ilmu kedokterannya, memiliki biaya kuliah rata-rata per semester di Unair mencapai Rp 25 juta.
Kemudian disusul Universitas Diponegoro (Undip) adalah PTN terkemuka di Jawa Tengah. Biaya kuliah rata-rata per semester di Undip mencapai Rp 20 juta.
Lalu ada PTN di Malang, yakni Universitas Brawijaya (UB), yang biaya kuliah rata-rata per semester di UB mencapai Rp 18 juta.
Kemudian Universitas Padjadjaran (Unpad) yang terletak di Bandung ini memiliki biaya kuliah rata-rata per semester di Unpad mencapai Rp 17 juta. Lalu ada Universitas Hasanuddin (Unhas) PTN yang terletak di Sulawesi Selatan. Biaya kuliah rata-rata per semester di Unhas mencapai Rp 15 juta. Dan Universitas Sumatera Utara (USU) adalah PTN terkemuka di Sumatera Utara. Biaya kuliah rata-rata per semester di USU mencapai Rp 14 juta.
Bukan Program Wajib Belajar
Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie, mengatakan pendidikan tinggi adalah tertiary education atau bukan program wajib belajar.
Ia menyebit tidak seluruh lulusan SLTA-SMK wajib masuk perguruan tinggi karena sifatnya adalah pilihan.
Pernyataan itu diprotes Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Ledia menilai pernyataan tersebut dinilai sangat sembrono dan tidak solutif. "Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif dan ibarat 'Jaka Sembung naik ojek, gak nyambung, Jek'," ucapnya dalam laman DPR RI, dikutip Senin (20/5/2024).
Selasa (21/5/2024), Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Subarsono, M Si, M A, mengatakan pernyataan Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik, kurang tepat. Terutama kaitannya dengan pendidikan tinggi yang dianggap bukan wajib.
"Menurut saya respons Kemendikbud kurang elok karena dikaitkan bahwa pendidikan tinggi bukan wajib. Konstitusi nasional kita yakni UUD 45 pasal 31 (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan terlepas dari pendidikan Dasar atau pendidikan Tinggi," tandas Subarsono.
Pemerintah Harus Fasilitasi
Menurutnya, negara dan pemerintah seharusnya memfasilitasi pendidikan bagi semua anak bangsa. Salah satu wujudnya adalah meringankan biaya. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memfasilitasi PTN untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu berkompetisi dengan pendidikan di luar negeri.
Terkait polemik yang ada, Dr Subarsono menilai pemerintah seharusnya menjelaskan secara terus terang. "Pemerintah dalam merespons polemik hendaknya secara terus terang menyatakan bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga terpaksa mengurangi subsidi kepada semua PTN," paparnya.
"Dan meminta masyarakat memberikan sharing di dunia pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan bernegara untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tutur Dosen Fisipol UGM tersebut.
Pesan untuk Calon Mahasiswa
Sementara itu, bagi calon mahasiswa baru yang ingin kuliah tetapi terganjal biaya, ia menyarankan untuk mengajukan keringanan melalui skema Bidikmisi atau kini disebut KIP Kuliah (KIP-K). "Mereka dapat mengajukan keringanan melalui skema Bidikmisi atau skema beasiswa dari sektor swasta yang lain," pesan Dr Subarsono.
Menurutnya, skema beasiswa semacam ini tetap memprioritaskan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik, sehingga yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studinya. n jk/erc/cr4/edu/rmc
Editor : Moch Ilham
