Kaget APBN Tahun 2025 Prabowo Rp3.500 Triliun. Patok Defisit Kelewat tinggi. Juga Utang Terlalu Tinggi. Padahal Presiden dan Menterinya Belum Bekerja
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PDI Perjuangan kaget dengan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto yang mencapai Rp3.500 triliun. PDIP dan PKS, soroti postur APBN tahun 2025 .
Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP Dolfie OFP heran dengan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mempertanyakan postur APBN 2025 yang disusun seakan tak mencerminkan APBN transisi.
"Jadi, di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN, belanja negara akan didesain di angka kira-kira Rp3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa pak?" Katanya bernada tanya dalam rapat kerja dengan pemerintah di Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh 2 menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga hadir untuk memberikan pandangannya terkait Rancangan APBN 2025 ini.
Belum Bekerja Anggarannya Defisit
Di dalam rapat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR menyoroti sejumlah isu terkait rancangan tersebut. Mulai dari defisit yang dinilai terlampau tinggi, hingga pelaksanaan program makan gizi gratis . Ini beberapa topik yang mencuat.
Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Fredric Palit menyoroti besarnya defisit yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan APBN 2025. Dia mengatakan APBN 2025 ini didesain memiliki belanja Rp 3.500 triliun dengan defisit mencapai Rp 600 triliun.
"Ini lebih dahsyat lagi, presidennya belum bekerja anggarannya sudah defisit lebih dari Rp 600 triliun," kata dia.
Dia menilai defisit yang dipatok pemerintah di angka 2,45%-2,82% terlampau tinggi. Karena dengan menggunakan batas minimum saja, defisit APBN 2025 bisa mencapai Rp 600 triliun.
Defisit APBN 2025 Terbesar
Menurutnya, defisit APBN 2025 ini adalah yang paling besar ketimbang presiden dan wakil presiden lainnya.
"Setiap pergantian pemerintahan kita punya preseden defisit, nah defisit transisi ini yang paling tinggi."
Badan Anggaran DPR RI baru saja melakukan rapat perdana untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu nantinya akan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh 2 menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga hadir untuk memberikan pandangannya terkait Rancangan APBN 2025 ini.
Sorotan PKS
Senada, anggota Banggar DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam juga menyoroti defisit di tahun pertama Prabowo. Dia mengatakan defisit yang dipatok kelewat tinggi. "Saya konkret saja, saya enggak akan detailkan angka-angka, tapi saya kritisi range utang terlalu tinggi," kata dia.
Ecky mengatakan APBN pada masa transisi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo lebih rendah ketimbang transisi ke Prabowo.
Belanja Rp3.500 T Proyek Siapa
"Menteri-menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi presiden. (Belanja) Rp3.500 triliun di 2025 ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek," cecar Dolfie.
Ia lantas menguliti rencana penggunaan duit negara hingga Rp3.500 triliun di 2025. Dolfie melihat belanja pemerintah pusat untuk tahun pertama Prabowo yang dianggarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai Rp2.600 triliun lebih.
"Proyek siapa ini pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya saja akan bertambah. Ini proyek siapa? Ini harus ada landasannya pak," tegas Dolfie.
Dolfie menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya berkomitmen dalam menyusun APBN transisi untuk presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah memberikan ruang fiskal yang cukup untuk Prabowo dan jajarannya menyesuaikan di kemudian hari. Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP).
Biayai Program Siapa
Sementara itu, RKP berlandaskan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Nah, ini yang jadi soal bagi kita sekarang. RPJMN presiden terpilih ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah dilantik (Oktober 2024), jadi baru ada (RPJMN) nanti Januari 2025," tuturnya.
"Kemudian, defisitnya, ini lebih dasar lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya sudah defisit lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi. Apakah Menteri PPN (Suharso) ini jadi Kepala Bappenas lagi sehingga bisa mengklaim proyek-proyek di 2025?" tanya Dolfie.
Sementara itu Suharso mengatakan bahwa yang dibahas dalam rapat dengan Badan Anggaran saat ini masih bersifat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) awal.
"Kita akan mutakhirkan lebih lanjut yang akan dibahas lagi berdasar hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR," katanya. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
