SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada 2025 hingga mencapai Rp14 triliun.
"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun," kata AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).
Baca Juga: Mulai Tahun 2026, Pemerintah Tak Akui Girik
Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, ia meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 triliun.
Baca Juga: Berhasil Reforma Agraria, Gresik Jadi Sasaran PTSL-PM
"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. Itu saja sangat berarti," ujarnya.
Menurut dia pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan.
Baca Juga: DPRD Kota Surabaya Dorong Langkah Menteri ATR/BPN Tuntaskan Konflik Tanah Warga Perak Surabaya
Di sisi lain Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang selaku pimpinan sidang mengatakan, terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp6,45 triliun, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.
Editor : Moch Ilham
