SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Sebagai upaya dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, Bupati Mojokerto Sekretaris Daerah, para Asisten beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah menandatangani pakta integritas dan komitmen anti korupsi.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan saat kegiatan Sosialisasi, Deklarasi Komitmen Anti Korupsi Tahun 2024, di Pendopo Graha Maja Tama, Kantor Pemkab Mojokerto, Selasa (11/6/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2021 lalu.
"Namun kali ini sangat spesial dan luar biasa karena baru kali ini penandatanganan pakta integritas dilakukan bersama-sama antara pejabat Pemkab, DPRD dan para konsultan," ungkapnya.
Bupati perempuan pertama di Mojokerto ini menyebut, komitmen Pemkab Mojokerto dalam melakukan pencegahan korupsi dilakukan secara sistematis. Setiap tahun pihaknya selalu duduk bersama untuk menentukan capaian target Monitoring Center For Prevention (MCP) dan kemudian di breakdown kebawah.
"Biar tidak mleset, secara berkala kita lakukan monitoring terhadap.pemenuhan dari MCP," jelasnya.
Atas upaya tersebut, maka tak heran jika MCP Kabupaten Mojokerto menduduki rangking ke 7 se Provinsi Jawa Timur dengan nilai 94,25. Demikian juga dengan hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang melejit di angka 77,30 dari sebelumnya hanya 74,00.
Masih kata Ikfina, terdapat beberapa lokus kegiatan yang bisa membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Diantaranya, suap gratifikasi pada proses promosi dan mutasi jabatan
"Dan itu sudah kita antisipasi dengan terus memperbaiki merit sistem. Saat ini nilai merit sistem kita sudah baik yakni 320 sehingga tinggal beberapa lagi naik menjadi sangat baik," ucapnya.
Disisi yang lain, indeks SPBE Kabupaten Mojokerto juga sangat baik. Tahun 2020, penilaian indeks spbe 1,5 sekian dan terakhir tahun 2023 kemarin naik drastis menjadi 3,5.
"Artinya terjadi peningkatan signifikan. Ini adalah upaya kita bersama-sama dalam mencegah terjadinya korupsi," ujarnya.
Ikfina juga akan terus berupaya menyampaikan secara masif kepada masyarakat terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Sehingga harapannya, bisa mendapat persepsi yang sesuai dengan kondisi riil yang ada.
"Karena faktanya saya masih mendapati ada yang punya persepsi jika promosi jabatan pasti bayar padahal nyatanya tidak. Nah yang begini-begini ini nanti bisa minta arahan dari KPK bagaimana supaya mereka tidak punya persepsi dan prasangka tersebut," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI. Selain dilakukan secara luring, sosialisasi anti korupsi ini juga dilaksanakan secara daring dengan peserta dari seluruh Kepala Desa se Kabupaten Mojokerto. Dwi
Editor : Moch Ilham
