SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, berharap pemerintahan Prabowo nanti lebih bersikap keras kepada para koruptor. Jika perlu, kata Anwar, program setahun pertama Prabowo sebagai presiden adalah membangun penjara, lalu di tahun kedua menangkapi para koruptor dan mafia, menjebloskannya ke penjara.
"Yang dimasukkan itu bukan hanya para koruptor itu saja, tapi juga para mafia. Ini penting dilakukan karena merekalah sebenarnya yang berperan besar dalam membuat negeri ini bermasalah. Kalau mereka tidak ada, maka kemajuan bangsa ini tentu jelas akan jauh lebih hebat dari yang kita saksikan hari ini," kata kata Anwar Abbas kepada wartawan, kemarin.
Pernyataan Abbas ini menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan perjalan dinas pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 39 miliar.
Dia menilai praktik korupsi saat ini makin gila. Maka itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta aparat penegak hukum mengusut temuan ini.
"Saya tidak habis mengerti mengapa di era reformasi ini semakin lebih menggila ya dari zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, kata Mahfud Md, praktik korupsi boleh dikatakan, dalam tanda kutip, hanya ada di lembaga eksekutif saja, tapi sekarang sudah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif," tambah Anwar Abbas .
Ingatkan Pernyataan Prof Dr Soemitro
Wakil Ketua Umum MUI ini menyebutkan masalah korupsi di Tanah Air benar-benar sudah sangat memprihatinkan. Dia pun teringat oleh kata-kata almarhum Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang ekonom Indonesia sekaligus ayah presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Beliau (Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo) mengatakan ada 30�na APBN yang bocor. Coba saja bayangkan jika kita sebagai bangsa bisa menutup kebocoran tersebut, berarti kita untuk saat ini bisa menyelamatkan dana APBN sekitar Rp 1.000 triliun," ucap Anwar.
"Saya hanya berharap mudah-mudahan anak beliau yang sudah berstatus sebagai presiden terpilih akan bisa menghilangkan kerisauan dan kesedihan bapak beliau sendiri," tambahnya.
Untuk itu, Anwar berharap pemerintahan Prabowo nanti lebih bersikap keras kepada para koruptor.
Jangan Biarkan Laporan BPK
LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK wajib ditindaklanjuti APH (KPK dan/atau Kejagung), diminta maupun tidak diminta, melakukan penyelidikan atau penyidikan dengan berkoordinasi dengan BPK untuk mendapatkan bukti permulaan yang sudah valid secara lembaga," kata Junimart saat dihubungi, Senin (10/6/2024).
Junimart berpendapat, penyimpangan perjalanan dinas ini sudah berlangsung lama. Selain itu, dia menilai ini sebagai tindakan koruptif.
"Penyimpangan perjalanan dinas ini hemat saya sudah berlangsung lama dengan modus masing-masing yang cenderung koruptif," ucapnya.
Karena itu, dia meminta agar laporan BPK ini tidak dibiarkan. Menurutnya, aparat harus bergerak cepat mengusut temuan BPK tersebut.
"Tidak boleh lagi dibiarkan, APH harus bergerak cepat memproses sesuai hukum dan menerapkan asas transparansi," ujar dia. n erc/jk/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
