Para Bupati se-Indonesia Ngaku Belum Sejahtera

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mayotitas bupati di Indonesia mengaku kurang sejahtera. Pengakuan ini dipancing oleh pertanyaan Mendagri Tito Karnavian.

Tito, awalnya bicara tentang hal yang membuat orang korupsi adalah kurangnya kesejahteraan. Para peserta yang merupakan bupati se-Indonesia itu pun mengiyakannya.

"Artinya apa? Saya berpendapat sebetulnya kita ini nggak ada yang mau korupsi kalau seandainya memang kesejahteraan cukup, betul nggak?" tanya Tito, dalam Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7/2024).  Para bupati serentak menjawan 'betul', diikuti tepuk tangan.

 

Solusi Kurangi Korupsi

Mendagri Tito Karnavian bicara mengenai solusi mengurangi korupsi di lingkungan kepala daerah. Salah satunya menekan biaya politik yang saat ini dinilai terlalu tinggi.

Tito, lalu mencontohkan satu kasus tentang penunjukan kepala polisi di Inggris. Dia mengatakan di Inggris tidak ada yang mengincar kursi kepala polisi, rata-rata polisi sana mengincar divisi patroli.

"Polisi di Inggris dorong-dorongan jadi kepala polisi, 'udah kamu aja', 'kamu aja', kenapa? Karena nggak ada sampingannya, dia kerjanya lebih berat, tanggung jawab lebih banyak, semua rebutan pengen jadi patroli 8 jam itu aja, gaji cukup, untuk anak sekolah cukup, buat cicilan rumah cukup, buat liburan cukup, nggak jauh beda dengan gaji kepala polisi, nah mendingan ini dong?" ujar Tito.

 

Bupati se-Indonesia Mengiyakan

Mendagri bicara tentang hal yang membuat orang korupsi yaitu kurangnya kesejahteraan. Para peserta acara yang merupakan bupati se-Indonesia itu pun mengiyakannya.

Menurut Tito, operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang dilakukan KPK tidak akan selesai bila masalah biaya politik ini belum selesai. Dia berharap sistem mengenai biaya politik di pemilihan kepala daerah langsung bisa diperbaiki.

"Itu tantangan kita, kemarin saya sampaikan ke KPK di depan seluruh pemimpinan, ya untuk menunjukkan penangkapan mau sebanyak apapun OTT ini nggak akan selesai kalau nggak diperbaiki, yang saya bilang tadi, dalam konteks tadi supaya rekrutmen kepala daerah jangan biaya tinggi karena mereka akan berat, dan pasti akan kembalikan biaya politik. Gaji nggak cukup, akhirnya bermain, gitu-gitu aja," katanya.

 

Jangan Marahi Bupati OTT

Tito meminta para bupati tidak memarahi kepala daerah yang tertangkap OTT. Dia justru meminta seluruh kepala daerah berkaca mengenai sikap pribadi mereka.

"Yang ketangkep sial, jangan dimarahin yang ketangkep, karena berkaca diri sendiri, bener-bener nggak saya udah bersih? Betul nggak nih?" ucap Tito dan kembali dijawab 'betul' oleh peserta acara. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Menteri Haji Ungkap Kendala Biaya Haji 2027, Tarif Penerbangan Saudia Airlines Masih Lebih Mahal 

Menteri Haji Ungkap Kendala Biaya Haji 2027, Tarif Penerbangan Saudia Airlines Masih Lebih Mahal 

Jumat, 25 Sep 2026 22:11 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 22:11 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 masih berlangsung. S…

UNS Rebut Gelar Juara Beregu Campus League Badminton 2026 Usai Drama Tiga Set Lawan BINUS

UNS Rebut Gelar Juara Beregu Campus League Badminton 2026 Usai Drama Tiga Set Lawan BINUS

Jumat, 25 Sep 2026 21:11 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 21:11 WIB

SurabayaPagi, Bandung — Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta merebut gelar juara beregu Campus League Badminton 2026 - The Nationals setelah m…

Beredar Beras Bantuan Pangan Berubah Warna, Bulog Pastikan Tidak ada Beras Oplosan Seperti yang Diisukan

Beredar Beras Bantuan Pangan Berubah Warna, Bulog Pastikan Tidak ada Beras Oplosan Seperti yang Diisukan

Jumat, 25 Sep 2026 21:08 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 21:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Adanya peredaran beras bantuan pangan yang berubah warna di wilayah Semanding Tuban, langsung ditanggapi oleh Bulog Cabang B…

Pupuk Bersubsidi Jatim Masih Tersisa 557 Ribu Ton, Fraksi PDIP Dorong Pengawasan Ketat

Pupuk Bersubsidi Jatim Masih Tersisa 557 Ribu Ton, Fraksi PDIP Dorong Pengawasan Ketat

Jumat, 25 Sep 2026 20:44 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 20:44 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 21 September 2026 baru mencapai 73,64 persen. Dari total alokasi 2.115.951 ton,…

Karyawan PT SPS di 5 Pabrik Gelar Doa Bersama Untuk para Korban Kecelakaan Kerja

Karyawan PT SPS di 5 Pabrik Gelar Doa Bersama Untuk para Korban Kecelakaan Kerja

Jumat, 25 Sep 2026 19:42 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 19:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai bagian dari duka atas tragedi kecelakaan pekerjaan yang menewaskan 4 karyawan dan 3 lainya masih perawatan, semua karyawan…

Empat Raperda Masuk DPRD, Aturan CSR Juga Ikut Diubah 

Empat Raperda Masuk DPRD, Aturan CSR Juga Ikut Diubah 

Jumat, 25 Sep 2026 19:21 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 19:21 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemkot Madiun ingin memperjelas peran forum yang mengoordinasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Untuk itu, Pemkot m…