SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Sejumlah aktivis yang tergabung di Aliansi Kediri Bersatu meminta aparat hukum untuk mengusut kembali kasus Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Kediri dan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kota Kediri.
Koordinator Aktivis Aliansi Kediri Bersatu, Supriyo mengatakan, tuntutan untuk diusut kembali kasus ini karena laporannya di Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2020 lalu terkesan mandek.
"Dulu pernah kita laporkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri dan memang sudah ada tindak lanjut. Namun belakangan tahun ini belum ada perkembangan lagi, sehingga tidak ada salahnya kita juga meminta aparat hukum utamanya Polda Jawa Timur (Jatim) untuk juga mengusut kasus ini," ujarnya, Selasa (23/7/2024).
Menurut Supriyo, tidak ada salahnya Polda Jatim menindaklanjuti kasus ini. Pasalnya, tahun 2020 lalu saat ia melaporkan kasus Jasmas dan Prodamas Kota Kediri ke Kejari Kota Kediri, ia juga menembuskan laporannya ke Polda Jatim.
"Dulu yang kita laporkan Jasmas seluruh anggota DPRD Kota Kediri. Oleh karena itu sekarang kita ingin menuntut kembali kasus ini diusut, bahkan kalau bisa diusut juga Jasmas maupun Prodamas untuk tahun 2023," tegasnya.
Bahkan saat melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Senin (22/7/2024) kemarin, Supriyo juga memberikan data tambahan dugaan penyelewengan Jasmas dan Prodamas ke aparat hukum.
"Tahun 2020 lalu ada tiga kelurahan yang sudah dilakukan sampling, dan hari ini kita tambah lagi data baru untuk Jasmas dan Prodamas yang kita berikan ke Polda Jatim dan Kejati Jatim," tuturnya saat melakukan aksi demo dengan konsep Podcast.
Selain tuntutan kasus tersebut, Supriyo juga meminta tahun ini anggaran Jasmas dan Prodamas Kota Kediri untuk tidak dicairkan. Ia menilai anggaran ini rawan disalahgunakan saat tahun politik.
"Ini tahun politik, sebentar lagi Pilkada Kota Kediri, jangan sampai anggaran ini justru digunakan untuk berkampanye. Contohnya pada anggaran Prodamas. Anggaran ini mencapai 147 Miliar, jika bisa dialihkan di dunia pendidikan justru sangat bisa membantu masyarakat Kota Kediri," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Kediri, Ashari mengaku, sepakat dengan permintaan masyarakat terkait adanya evaluasi program Wali Kota Kediri ini.
"Sejak tahun 2020 kami selalu meminta ada efisiensi anggaran Prodamas. Secara fraksi kami juga sudah mengusulkan untuk dibentuk pansus terkait evaluasi prodamas tahun depan. Dari hasil pansus semua mengarahkan untuk anggaran prodamas lebih efektif," bebernya.
"Prodamas ini merupakan program Wali Kota Kediri yang memang wajib diwujudkan, namun program ini harus tetap dievaluasi. Kami sarankan untuk dialihkan pada anggaran kawasan atau kegiatan infrastruktur Kota Kediri. Namun, sejauh ini kenapa belum bisa terealisasi karena pemerintah kota belum bisa melakukan dikarenakan berhubungan dengan komitmen program Wali Kota Kediri. Oleh karena itu, jika masyarakat saat ini meminta untuk Prodamas dihentikan kami selaku DPRD justru sangat setuju," tegasnya. Can
Editor : Moch Ilham
