SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dhahana Putra Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) mengungkapkan bahwa saat ini perbankan telah memberikan syarat pelaku usaha yang akan mengajukan pendanaan (debitur) bebas dari kasus HAM.
“Belum lama kami mengundang dunia perbankan. Mereka mengatakan bahwa saat ini pelaku usaha yang akan meminjam uang ke perbankan harus tuntas masalah HAM-nya,” ujar Dhahana usai membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Adapun variabel bebas kasus HAM yang dimaksud berupa lingkungan hingga hukum. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat sustainability atau berkelanjutan.
Menurutnya, hal ini menjadi suatu poin yang sangat strategis untuk meningkatkan bisnis dan HAM.
“Tampaknya perlu secara masif kita bersama-sama, kita keroyokan untuk memperkuat terkait bisnis dan HAM, pelaku usaha, pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya.
Dhahana menyebutkan sampai saat ini sudah ada dua bank yang menerapkan aturan tersebut, yakni BNI dan BCA.
Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan OJK untuk mengoptimalkan aturan tersebut agar dapat diterapkan di semua perbankan di Indonesia.
“Harapannya seperti itu (semua bank menerapkan), tapi ini sudah peraturan OJK ya, jadi harus bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Saya pikir ini luar biasa,” pungkas Dhahana.
Editor : Moch Ilham
