Pemerintah Perpanjang Kebijakan BMTP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor sejumlah produk tekstil untuk memberikan perlindungan dan mendukung daya saing industri tersebut.

"Sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri tekstil dalam negeri, pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan BMTP," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis (8/8).

Kebijakan itu berlaku untuk produk kain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 serta produk karpet dan tekstil penutup lainnya

Pemerintah memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama tiga tahun.

Aturan itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Febrio menyebut penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri.

Ia pun memastikan penyusunan dua PMK tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga (K/L), asosiasi dan pelaku usaha, serta perwakilan negara mitra dagang dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

Adapun K/L yang terlibat di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Pemerintah terus memantau situasi dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam jangka panjang. Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif tersebut dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan," ujar Febrio.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini, seperti PMK Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan BMAD atas impor produk serat pakaian (polyester staple fiber) yang berlaku selama lima tahun hingga Desember 2027.

Kemudian, PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berlaku selama tiga tahun hingga Mei 2026; PMK Nomor 45/PMK.010/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berlaku selama tiga tahun hingga Mei 2026; serta PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang berlaku selama tiga tahun hingga November 2024. 

Berita Terbaru

Bulog telah Serap Jagung 10,3 Ribu Ton di Kabupaten Bojonegoro

Bulog telah Serap Jagung 10,3 Ribu Ton di Kabupaten Bojonegoro

Rabu, 18 Nov 2026 09:57 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Petani jagung di wilayah Kabupaten Bojonegoro bisa tersenyum, menyusul produksi jagung terserap oleh Bulog. Bahkan hingga 15…

Bulog Salurkan Bantuan Pangan Tahap III

Bulog Salurkan Bantuan Pangan Tahap III

Rabu, 18 Nov 2026 09:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan, – Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro, mulai melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2026 kepada masyarakat. P…

Kurs Rupiah Dipengaruhi Sikap “Wait & See” Jelang Pengumuman Bi-Rate

Kurs Rupiah Dipengaruhi Sikap “Wait & See” Jelang Pengumuman Bi-Rate

Rabu, 18 Nov 2026 05:51 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:51 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp18.256 per dolar…

Misi Dagang Jabar-Jatim Momentum Hapus Rivalitas Sejarah

Misi Dagang Jabar-Jatim Momentum Hapus Rivalitas Sejarah

Rabu, 18 Nov 2026 05:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaknai kunjungan misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Jawa Barat sebagai momentum…

Menaker Tepis Kabar Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Menaker Tepis Kabar Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Rabu, 18 Nov 2026 05:47 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:47 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam…

Cabai Jadi Biang Kerok di 124 Daerah

Cabai Jadi Biang Kerok di 124 Daerah

Rabu, 18 Nov 2026 05:45 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Harga cabai rawit merah mencapai Rp 96.650 per kilogram pada Selasa, (17/11/2026). Sementara itu, harga cabai merah besar tembus Rp 73.500…