Wacana Pupuk Subsidi Diganti BLT, Petani di Madiun Kurang Setuju

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Pembagian pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. SP/ MDN
Ilustrasi. Pembagian pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. SP/ MDN

i

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Baru-baru ini tersiar wacana pemerintah perihal pupuk subsidi yang nantinya akan diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT). Hal itu disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, wacana tersebut menuai kritik para petani.

Salah satunya, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno, yang kurang setuju lantaran BLT pengganti pupuk subsidi dinilai kurang tepat. 

"Intinya statement deputi dan Pak Luhut menjelaskan bahwa subsidi pupuk diganti BLT. Petani membuat rekening per individu. Petani membeli pupuk non subsidi. Kami khawatir BLT pengganti pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Yang namanya uang, kalau sudah di tangan, ada kebutuhan yang lain pasti akan terpakai. Akhirnya tidak beli pupuk," kata Suharno, Senin (12/08/2024).

Lebih lanjut, dikhawatirkan justru menimbulkan gejolak baru. Seperti pendataan ulang petani dan penggunaan uang BLT tidak tepat sasaran. Pasalnya, saat ini masih banyak data petani yang belum valid. Sehingga yang sebenarnya diharapkan petani hanyalah kemudahan mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau kami ingin bagaimana bisa beli subsidi, tidak perlu bertele-tele. Data petani sampai sekarang belum valid, artinya siapa pemilik, penyewa, penggarap lahan belum jelas. Dan, itu (pupuk subsidi diganti BLT) membuat petani panik " jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Kemenko Marves mengungkapkan keinginan kedepannya subsidi yang digelontorkan pemerintah seharusnya diberikan langsung kepada petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Luhut menyebut nantinya pupuk subsidi akan diberikan langsung secara tunai kepada petani.

"Pupuk kan Rp 30 triliun tuh seperti ini. Sekarang kami direct saja, target. Jadi memang petani yang dapat, harus dapat apa namanya itu, subsidi pupuk. Ya kami kirim duitnya. Nah, nanti beli ke e-catalog pupuknya," jelas Luhut. md-01/dsy

Berita Terbaru

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus m…

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Candi resmi melantik lima belas Ketua Tim Penggerak PKK Desa masa bakti 2026–2034 di Pendopo Kec…

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim penasihat hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak …

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Transformasi digital membuka peluang baru bagi pelestarian budaya Indonesia. Melalui MajaCraft.id, karya para pengrajin dan…

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari,…

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Babak baru penanganan perkara korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Ponorogo memasuki tahap krusial. Jaksa Penuntut Umum (…