SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mencecar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengenai temuan BPK terkait lemahnya pengendalian Kemensos.
Iskan Qolba Lubis , dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024), mencecar banyak pertanyaan ke calon Pilgub Jatim 2024. Iskan, menilai permasalahan kemiskinan tidak akan berkurang jika masih menggunakan manajemen Jakarta-sentris.
Dia menyinggung anggaran Kemensos yang mencapai Rp 57 triliun.
"Jadi gini, Bu, negara Indonesia besar itu kalau dia masih manajemennya Jakarta-sentris, permasalahan kemiskinan nggak akan berkurang di Indonesia, padahal anggaran sudah Rp 57 triliun. Apa dong nilai hasil output-nya yang bagus? Kemudian anggarannya jadi nggak berkualitas," ingat Iskan.
Dia pun lantas menyinggung sikap Risma yang langsung memanas saat diberi masukan. Padahal, kata dia, Risma tidak akan menjabat Mensos kembali.
"Ibu kan sebentar lagi nggak Menteri Sosial, Ibu santai aja, ini kan masukan," ujar Iskan.
"Ya makanya Ibu capek sendiri karena pengendaliannya. Kita tahu itu dari pusat ke daerah. Kalau kita lihat sekarang standar PKH itu aja, udah standar nggak? Sangat jauh standarnya. Itu jadi, Ibu sudah, baru tanggapan aja sudah kebakaran jenggot, ha-ha-ha...," imbuh dia.
Lemahnya Pengendalian dari Kemensos
Mulanya, Iskan mengatakan terdapat banyak temuan BPK mengenai lemahnya pengendalian dari Kemensos.
"Ini juga memang efek dari, menurut saya, itu karena birokratnya terlalu jauh, ya bagaimana kira-kira Dirjen Dayasos itu mengendalikan satu peristiwa di Papua di Pegunungan," kata Iskan.
"Di situlah perlunya pembagian tugas antara pusat dan daerah. Jadi manajemen terbaru di sistem sosial itu adalah sebagian dana itu dikirim ke daerah gitu," sambungnya.
Iskan menyinggung terkait program permakanan yang dilakukan Kemensos. Menurutnya, permakanan itu cukup diserahkan kepada ahli waris.
Kemensos perlu Laksanakan temuan BPK Risma dalam dialog itu langsung menanggapinya. Dia mengatakan permakanan bukan dikelola oleh pusat.
"Memang permakan di daerah, Pak, di pokmas, bukan kami yang kelola," jawab Risma.
"Ini contoh, Bu, kasih ke siapa?" tanya Iskan.
"Tak (saya) kasihkan ke daerah, ke pokmas," balas Risma.
"Apa lagi yang dikasih ke daerah?" tanya Iskan.
"Yapi (dana yatim piatu), kemudian kalau, mohon maaf, kenapa kita bertahan di UPT, mereka bahkan sering nggak tahu, Pak," jawab Risma.
Iskan mengatakan hal yang disampaikannya merupakan temuan BPK. Menurutnya, Kemensos perlu melaksanakan temuan BPK.
"Ini temuan dari BPK, Ibu harus melaksanakan itu," ujar Iskan.
"Maaf, kalau yang BPK itu masalah temuannya adalah temuannya masalah bansos, meninggal...," kata Risma yang dipotong langsung oleh Iskan.
"Iya, ada di Dayasos juga ada, bahkan khusus disebutkan dirjennya langsung," kata Iskan.
Iskan pun menilai permasalahan kemiskinan tidak akan berkurang jika masih menggunakan manajemen Jakarta-sentris. Dia lantas menyinggung anggaran Kemensos yang mencapai Rp 57 triliun.
"Jadi gini, Bu, negara Indonesia besar itu kalau dia masih manajemennya Jakarta-sentris, permasalahan kemiskinan nggak akan berkurang di Indonesia, padahal anggaran sudah Rp 57 triliun. Apa dong nilai hasil output-nya yang bagus? Kemudian anggarannya jadi nggak berkualitas," ingat Iskan.
Risma Ngaku Suka Ngeyel
"Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, kalau saya mohon izin dan mohon pamit dan mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial, dan mohon doa restu meskipun bingung ha-ha," kata Risma.
Risma berharap jika keputusannya merupakan yang terbaik bagi semua pihak. Dia juga mengakui selama menjadi Mensos, dirinya kerap ngeyel jika mendapat masukan dari DPR. n jk/erc/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
