Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanganan Bencana di Jawa Timur

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Program Siap Siaga, hasil kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan Pemerintah Australia. SP/ Zisti
Program Siap Siaga, hasil kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan Pemerintah Australia. SP/ Zisti

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Unit Layanan Disabilitas Penanganan Bencana (ULDPB) menjadi inisiatif terbaru yang dihadirkan oleh Program Siap Siaga, hasil kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan Pemerintah Australia. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat inklusivitas dalam penanganan bencana di Jawa Timur, dengan fokus khusus pada komunitas disabilitas.

Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Timur sekaligus pengurus ULDPB, menyatakan bahwa layanan ini sangat penting karena disabilitas tersebar luas di seluruh wilayah Jawa Timur. 

"Sejauh ini, Jawa Timur baru memiliki unit layanan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja. Dengan adanya ULDPB, kini BPBD juga akan memiliki unit layanan yang fokus pada kebutuhan disabilitas dalam penanganan bencana," ucapnya, Rabu (04/09/2024).

Menurut Sulistiyowati, evakuasi dan penanganan bencana bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri, karena kebutuhan tiap individu berbeda. Namun, adanya ULDPB ini diharapkan bisa mempermudah penyebaran informasi bencana di kalangan disabilitas. 

"Saya pernah mengalami rumah kebanjiran, namun penanganan dan pelaporannya belum menyentuh kebutuhan khusus disabilitas. Diharapkan dengan adanya ULDPB, penanganan semacam ini bisa lebih tepat sasaran," tambahnya.

Lebih jauh, Sulistiyowati berharap ULDPB dapat memberikan edukasi dan informasi yang tepat kepada penyandang disabilitas mengenai bagaimana menghadapi bencana. 

"Harapannya, dengan kemitraan bersama Australia, kami bisa mendapatkan edukasi melalui bimbingan teknis internasional, yang kemudian bisa kami bawa ke komunitas dan organisasi masing-masing untuk menularkan informasi dan strategi yang tepat dalam menghadapi bencana," tutupnya. Zisti

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…