SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Panelis calon pimpinan (capim) KPK Rabu (18/9) dialog seru dengan dua capim KPK periode 2024-2029. Pertama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan kedua dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Pahala Nainggolan yang menjalani tes wawancara sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029, dicecar panelis mengenai kondisi KPK yang terpuruk saat ini.
Baca Juga: 2 Eks Pimpinan KPK Terpental
Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki awalnya bertanya jabatan Pahala sebagai deputi di KPK selama sembilan tahun. Ruki lantas bertanya soal kontribusi Pahala dalam keterpurukan KPK saat ini.
"Anda sebagai Deputi Pencegahan KPK sudah jalan 5 tahun ya?" tanya Ruki di Gedung Aula Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
"Sembilan (tahun)," jawab Pahala.
Kontribusi Terhadap Kehancuran KPK
"Apa kontribusi Anda terhadap kehancuran KPK?" tanya Ruki.
Pahala lalu menjabarkan persoalan yang terjadi di KPK. Dia menyinggung masalah tata kelola manajemen di tubuh lembaga antirasuah tersebut.
"Yang saya pikir begitu dan itu yang bikin saya maju. Sebenarnya saya bisa bikin KPK lebih baik lagi harusnya, tapi saya pikir dari manajemen organisasi dari budaya organisasi, saya kan pernah menjalani lima tahun jilid Pak Ruki dua bulan, jilid Pak Agus, memang yang lima tahun terakhir beda jauh," kata Pahala.
Pahala mengaku ikut bertanggung jawab secara moral dalam keterpurukan KPK. Alasan itu, kata Pahala, yang menjadi salah satu mendorongnya untuk memperbaiki KPK lewat seleksi calon pimpinan KPK.
"Jadi, kalau Anda terpilih, Anda yakin bisa rebuild terhadap kerusakan KPK yang saat ini terjadi?" tanya Ruki lagi.
Menjawab pertanyaan itu, Pahala mengaku optimistis bisa memperbaiki KPK. Dia mengatakan akan melakukan perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di KPK.
"Pertama, saya bayangkan adalah transisi KPK menjadi PNS arahnya nggak ada. Jadi selalu dibilang kita PNS, jadi yang pertama SDM KPK harus diperbaiki. Dia kompetensinya harus benar-benar seperti dikenal orang kalau kita ahli berintegritas," katanya.
Akan Perbaiki Teknologi di KPK
Pahala juga menjanjikan untuk memperbaiki teknologi yang ada di KPK. Dia mengaku sistem penerimaan data KPK saat ini telah kuno.
Baca Juga: Mantan Gubernur Kaltim, Jadi Tersangka Korupsi Lagi
"Kedua, teknologi di dalam data informasi ketinggalan zaman, paling nggak selama sembilan tahun ke belakang," katanya.
Selain itu, Pahala menyinggung soal sistem penindakan kasus korupsi di KPK. Pahala mengatakan KPK seharusnya menangani kasus korupsi yang level besar.
"Dari dulu kita bilang yang besar diambil kalau OTT, yang sisanya diserahkan ke APH dong sehingga kita fokus yang besar-besar," ujar Pahala.
"Kompetensi di teman-teman penyidikan itu harus serius kita harus punya ahli di penindakan, ada ahli perbankan, ahli asuransi, sehingga kalau ada kasus dia undang luar nanti diajar lagi," sambungnya.
Kendala Perburuan Harun Masiku
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, malah dicecar terkait kendala perburuan Harun Masiku.
"Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari wartawan. Di WA saya banyak sekali bertanya, kira-kira capim ke depan mau nggak menuntaskan berbagai kasus KPK yang belum tuntas? Pertanyaan saya misalnya kasus Harun Masiku. Apakah itu menurut Bapak masalah teknis mencari orang ataukah ini masalah politis?" tanya Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria di Gedung Aula 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Johanis Tanak mengatakan pencarian Harun Masiku hanya terkendala urusan teknis. Dia menyinggung jumlah personel dari KPK yang terbatas.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan Diperiksa Polda
"Saya kira ini masalah teknis saja, Prof. Pertama, saya ingin mengatakan masalah teknis, kami tidak mempunyai personel seperti halnya pihak kepolisian yang tersebar di mana-mana dan mempunyai kemampuan profesional untuk mencari dan menangkap para tersangka," kata Tanak.
"Dan kami sudah menyampaikan permintaan supaya dinyatakan DPO dan kami tetap melakukan pelacakan," sambungnya.
Tanak mengatakan KPK juga telah melakukan penyadapan sejumlah ponsel untuk melacak Harun Masiku. Dia berdalih upaya itu tidak kunjung membuahkanhasil lantaran Harun Masiku berpindah-pindah tempat.
Isu Intervensi Politik
"Terus terang kami memang melakukan penyadapan juga. Kami juga ada mendapatkan telepon nomor WA-WA, ya tapi menurut informasi yang kami terima, mohon maaf kalau saya buka di sini aja, saya kira penting juga untuk diketahui, bahwasanya beliau itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain," jelas Tanak.
Tanak membantah masih buronnya Harun Masiku akibat adanya intervensi politik. Dia memastikan pencarian Harun Masiku saat ini masih dilakukan KPK.
"Bukan berarti adanya intervensi dari pihak ketiga atau pihak mana pun juga karena semata-mata kami belum bisa melakukan penangkapan karena personel kami tidak seprofesional polisi. Namun kami sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan lebih lanjut," pungkas Tanak. n erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
