SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024) antara Menteri Agama (Menag) baru, Nasaruddin Umar, dan Komisi VIII DPR RI, anggota Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, buka-bukaan perilaku Menag lama,Yaqut Cholil Qoumas.
Kepada Menteri Agama (Menag) yang baru, Nasaruddin Umar, Abdul Wachid bilang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, supaya kejadian yang sama tak terulang.
"Kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama mohon Pak Fadlul (Kepala BPKH) sampaikan ini belum lunas padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya?" ujar Abdul Wachid dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Wachid beri contoh penggunaan kuota yang tak sesuai di pelaksanaan haji 2024. Selain komunikasi yang buruk dengan Kementerian Agama saat dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan Pansus dan Angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra. Tidak ada yang namanya komunikasi, komunikasi yang baik," ucapnya.
Wachid menilai Menag sebelumnya menganggap tokoh-tokoh di Komisi VIII DPR sebagai anak bawang. Ia menyebut jika tidak melihat Presiden sebelumnya Joko Widodo, maka pihak Komisi VIII akan bertindak lebih jauh.
Yaqut, Abaikan Keputusan Rapat
"Kami dianggap ini Komisi VIII ini anak bawang semua, kami kalau tidak melihat Pak presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji kami juga tidak dianggap," tutur Wachid.
"Bayangkan kami ini memimpin Panja kuota haji diputuskan 241.000 kami sudah tanyakan apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak menteri? 'Tidak, pakai semua untuk reguler tidak ada khusus'," tambah Wachid menirukan ucapan Menag Yaqut.
Ia mengatakan Menag tak mengikuti keputusan rapat kerja di DPR RI hingga keputusan presiden terkait kuota haji. Ia mewanti hal ini kepada Kementerian Agama yang baru dipimpin oleh Nasaruddin Umar.
"Terbaru 241.000, kita potong 8% ya, untuk haji khusus tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada Panja ke Raker, sampai keputusan presiden ya, keputusan biaya haji Rp 93 juta itu, keputusan sampai udah di tingkat presiden tidak dipakai," pungkasnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
