BDS 2024: DJP Dorong UMKM Naik Kelas melalui Digitalisasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI, Surabaya – Ratusan UMKM dari sembilan kecamatan di Surabaya mengikuti Business Development Services (BDS) 2024 yang diselenggarakan KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo di Kompleks Kantor Pajak, Jalan Jagir Wonokromo. Dengan tema “UMKM Naik Kelas melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju,” acara ini tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha tetapi juga fokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak.

 

Program BDS yang digagas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2015 adalah langkah konkret mendampingi dan mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pelatihan bisnis, tetapi juga pembinaan perpajakan secara berkesinambungan. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran pajak dan memastikan kepatuhan yang lebih baik dari sektor UMKM.

 

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, menyampaikan bahwa BDS merupakan salah satu upaya DJP menguatkan keterlibatan UMKM dalam ekosistem pajak. “Melalui BDS, kami tidak hanya membina pelaku usaha agar bisnisnya berkembang tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Ini penting untuk menciptakan kesadaran pajak sejak dini sekaligus membantu mereka berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Sigit.

 

Acara ini menggabungkan workshop bertema UMKM Go Digital dan Produk Halal, serta bazar yang menampilkan inovasi produk lokal. Layanan konsultasi perpajakan juga tersedia dan dibuka oleh KPP Pratama Cilacap, di mana pelaku usaha dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber terkait permasalahan pajak dan bisnis mereka.

 

BDS 2024 mendapat dukungan dari Bank Jatim, Pegadaian, dan Pusat Halal Universitas Airlangga, memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

 

DJP berharap melalui BDS 2024, pelaku usaha UMKM semakin siap menghadapi era digitalisasi dan globalisasi. Dengan peningkatan omzet dan pemahaman pajak yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan memperkuat pajak sebagai fondasi negara yang maju.lni

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…