Bawaslu Kota Blitar Petakan 26 Indikasi TPS Rawan

author Lestariyono Blitar

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua KPU Kota Blitar Rama Hudi Fitrianto. SP/Lestariono
Ketua KPU Kota Blitar Rama Hudi Fitrianto. SP/Lestariono

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Bawaslu Kota Blitar petakan potensi TPS (Tempat Pemungutan Suara) rawan pada Pilkada 2024 yang sebentar lagi dilaksanakan. Ketua KPU Kota Blitar Rama Hudi Fitrianto pada wartawan menyampaikan untuk hasilnya terdapat 8 Variabel TPS Rawan yang paling banyak terjadi yakni, 3 indikator yang paling banyak, 5 indikator yang sedikit terjadi dan 15 indikator yang tidak terjadi, namun hal itu tetap diwaspadai.

"Pemetaan kerawanan yang dilakukan 8 Variabel dan 26 Indikator diambil di 21 Kelurahan pada 3 Kecamatan wilayah Kota Blitar, dan pengambilan itu diawali pada 19/20 November 2024 kemarin," ungkap Rama panggilan akrabnya ketua KPU Kota Blitar.


Lebih rinci Rama membeberkan data secara rinci data Variabel dan Indikasi potensi rawan TPS, sebagai berikut:

1. Pengguguran hak DPT tidak memenuhi syarat DPTb, Potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan diluar domisili pemilih, Pemilih Disabilitas, Terdaftar di DPT. Riwayat sistem Noken tidak sesuai ketentuan PSU atau PSSU. 

2. Keamanan Riwayat kekerasan.

3. Intimidasi atau penolakan penyelenggara pemungutan.

4. Politik Uang dan Politisasi SARA.

5. Netralitas penyelenggara pemilihan, ASN,TNI/POLRI, Kades dan perangkat desa.

6. Logistik kerusakan, kekurangan/kelebihan atau keterlambatan.

7. Lokasi TPS sulit di jangkau ,rawan konflik, Rawan bencana,dekat dengan lembaga pendidikan, Pabrik, Rumah Paslon, Posko Kampanye atau lokasi khusus. 

8. Jaringan Listrik dan Internet.

Rama juga menambahkan, sekaligus membuat rincian pemetaan antisipasi kerawanan Pungut suara.

"Pemetaan TPS Rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kota Blitar ,KPU Kota Blitar, Calon, Pemerintah, Aparat penegak hukum, Pemantau Pemilihan dan masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang yang menghambat pemilihan yang demokratis. Les

Berita Terbaru

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…