Forum Komunikasi Publik (FKP) DPMPTSP Kota Mojokerto

Kian Jadi Incaran, Klinik Perisai Sukses Tuntaskan Ratusan Perizinan Usaha

author Dwi Agus Susanti

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat membuk FKP tahun 2024 DPMPTSP Kota Mojokerto
Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat membuk FKP tahun 2024 DPMPTSP Kota Mojokerto

i

 

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Layanan Klinik Terpadu Pendaftaran Perizinan Usaha Kategori Mikro Dan Kecil (Klinik Perisai) Pemerintah Kota Mojokerto kian menjadi incaran masyarakat.

Dari data pemohon layanan bulan Agustus hingga Desember 2024, sebanyak 520 perizinan usaha berhasil dilayani oleh aplikasi besutan DPMPTSP Kota Mojokerto tersebut.

Diantaranya, NIB sebanyak 314 pemohon, PIRT sebanyak 29 pemohon, sertifikat halal sebanyak 56 pemohon dan e-katalog sebanyak 121 pemohon.

Hal itu terungkap saat Forum Komunikasi Publik (FKP) tahun 2024 dengan tema Membangun Hubungan Kinerja Berkelanjutan sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto, Senin (2/12/2024) pagi.

"Kita akan terus berupaya mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha. Agar perekonomian Kota Mojokerto semakin meningkat. Dan UMKM bisa lebih baik dan lebih maju lagi," ungkap Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo saat membuka FKP.

Lebih lanjut dikatakan, tujuan utama FKP ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kota Mojokerto. FKP merupakan kegiatan dialog dan diskusi yang dilakukan antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat.

"Tamu yang diundang dari berbagai latar belakang, ada dari media, pelaku UMKM, Pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat, OPD terkait, Camat serta Lurah. Diharapkan muncul kesepahaman serta mufakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Kota Mojokerto, Abd Rachman Tuwo menjelaskan, Klinik Perisai menjadi sebuah layanan terintegrasi yang menyinergikan layanan pembuatan NIB dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), layanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB), pendaftaran e-Katalog dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta layanan sertifikat halal dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

"Selain klinik perisai, kita juga menyediakan layanan Online Single Submission (OSS) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada dan Jemput Bola Memberikan Pelayanan Sistem OSS (Nomor Induk Berusaha-NIB) Tanpa Biaya (Jempol Mempesona)," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…