SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Jelang natal dan tahun baru 2025, potensi inflasi di Kabupaten Lamongan akan terjadi. Untuk mengendalikan dan mengatasi itu, berbagai langkah mulai dilakukan oleh Pemkab Lamongan, salah satunya dengan menggelar High Level Meeting (HLM), Selasa (3/12/2024).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka kegiatan HLM itu mengatakan potensi inflasi itu ada, salah satunya dipengaruhi adanya pesta demokrasi yang baru terjadi ini. Karena faktor yang mendorong adanya inflasi tidak hanya dari biaya produksi dan daya beli masyarakat, namun adanya ketidakstabilan politik juga mampu mempengaruhi inflasi.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Kasus PMK, Kandang Sapi di Tikung Dapat Vaksinasi
Disebutkan olehnya, karena potensi itu, ia mengajak semua untuk bersama - sama dalam mengatasi inflasi tersebut, salah satunya pasca adanya pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
"Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, mungkin pada tahun ini faktor dari pesta demokrasi. Di tengah tantangan dinamika global terutama fluktuasi harga dan komoditas, menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi," ujarnya.
Pemerintah katanya, telah melakukan penajaman evaluasi dengan lebih mengukur indeks dari sisi dampak kinerja, dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. "Alhamdulillah capaian reformasi birokrasi di tahun 2024 Lamongan mendapatkan predikat BB artinya sangat baik," tuturnya.
Sementara itu, secara tahunan inflasi IHK di Jawa Timur tercatat sebesar 1,41% (yoy), yangmana lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar 3,24% (yoy).
Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,24 (bulan ke bulan) dan 1,76 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12 persen.
Baca Juga: Puluhan Perusahaan di Lamongan Kembali Raih Penghargaan K3
"Angka inflasi ini kecil, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi," katanya.
Selanjutnya bupati menjelaskan bahwa, Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dari strategi jangka pendek diadakan operasi pasar murah oleh Dinasperindag Kabupaten Lamongan dan gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian masyarakat.
Sedangkan strategi jangka panjang ialah dengan menerapkan program menanam kebutuhan makanan seperti sayur di pekarangan terpadu. Juga memperjuangkan berhasilnya panen raya.
Baca Juga: Antisipasi Merebaknya Kasus PMK, Pasar Hewan di Lamongan Tutup Vaksin Terus Digencarkan
"Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat," jelas orang nomor satu di Kota Soto.
Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah) untuk mengendalikan inflasi.
Diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja stok beras di gudang beras Lamongan yang terletak di Karangkembang tahun 2024 adalah 2.279.615,00 Kg. Beras tersebut dijual dengan harga 12.500/kg. "Untuk menekan inflasi pada komoditas beras, Bulog telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 97.771 penerima bantuan pangan (per orang mendapatkan 10 kg)," pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
