Perselisihan Hasil Pilkada Cawali/Cawali Kota Blitar

KPU Kota Blitar Siap Hadapi Persidangan di MK

author Lestariyono Blitar

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua KPU Kota Blitar bersama Team saat di MK. SP/Lestariono
Ketua KPU Kota Blitar bersama Team saat di MK. SP/Lestariono

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Gugatan hasil Pilkada Cawali/Cawawali Kota Blitar terus berlanjut, hal itu akan digelar pada 17 Januari 2025 atas gugatan Paslon nomor Urut Nomer 1 terhadap KPU Kota Blitar.

Atas gugatan yang akan digelar MK (Mahkamah Konstitusi) oleh Paslon nomor satu Bambang Riyanto itu dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma pada wartawan sore ini melalui rekaman suara, menurut Rangga bahwa pihaknya telah siap untuk persidangan pada Jumat 17 Januari 2025 mendatang, dan pihak nya jauh sebelumnya telah koordinasi dengan pihak KPU RI, dilampiri bukti bukti atas dugaan pelanggaran dari pihak pemohon, sekaligus koordinasi dan konsolidasi dengan tim pengacaranya juga Bawaslu.

"Betul persidangan atas perkembangan perselisihan hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota oleh Paslon nomor satu, yang ditujukan kepada KPU Kota Blitar sebagai termohon, kami sudah lakukan persiapan persiapan, atas dugaan diskualifikasi terhadap Paslon nomor dua, juga PSU ada di beberapa titik, kami akan menjawab dengan bukti bukti, dan itu pun sudah kami laksanakan sesuai  Undang undang dan Jurdil ."Kata Rangga.

Bertepatan itu pihaknya sebelum tanggal 17 Januari 2025 akan menyerahkan bukti bukti sebelum tanggal 16 Januari di MK, yang mana bukti bukti tersebut akan menjawab seluruh gugatan pemohon.

Dan Rangga menambahkan bahwa tanggal 17:Januari 2025 MK akan menyelenggarakan 310 persidangan perselisihan Pilkada, dari beberapa wilayah yang meliputi  Pilgub, Pilbup dan Pilwali  yang digelar melalui 3 panel YouTube. Les

Berita Terbaru

Tekan Biaya Operasional Kenaikan BBM, Pemkot Malang Pertimbangkan Pakai EV untuk Kendaraan Dinas

Tekan Biaya Operasional Kenaikan BBM, Pemkot Malang Pertimbangkan Pakai EV untuk Kendaraan Dinas

Minggu, 14 Jun 2026 11:11 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 11:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Guna menekan biaya operasional imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per…

Lewat FF Level 2, Pemkot Surabaya Genjot Standar Kompetensi Para Personel Damkar

Lewat FF Level 2, Pemkot Surabaya Genjot Standar Kompetensi Para Personel Damkar

Minggu, 14 Jun 2026 11:00 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 11:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya menyiapkan pemimpin-pemimpin lapangan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi profesional sekaligus meningkatkan…

Tekan Sampah Plastik ke Laut, Kota Surabaya Jadi Percontohan Program RI-UEA 

Tekan Sampah Plastik ke Laut, Kota Surabaya Jadi Percontohan Program RI-UEA 

Minggu, 14 Jun 2026 10:54 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 10:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut, Kota Surabaya…

Di Era Gempuran Disrupsi Informasi, Pemkab Lumajang Komitmen Perkuat Literasi Digital

Di Era Gempuran Disrupsi Informasi, Pemkab Lumajang Komitmen Perkuat Literasi Digital

Minggu, 14 Jun 2026 10:47 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 10:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat di tengah era disrupsi informasi dan meningkatnya kompleksitas ekosistem media digital,…

Jelang Malam 1 Suro, CCTV Kota Madiun Lumpuh Akibat Kebakaran Ruang Server Dishub

Jelang Malam 1 Suro, CCTV Kota Madiun Lumpuh Akibat Kebakaran Ruang Server Dishub

Minggu, 14 Jun 2026 09:47 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 09:47 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Menjelang rangkaian kegiatan malam 1 Suro yang identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan pengamanan wilayah, sistem pem…

Izin Perumahan Ditahan, JPU KPK Ungkap Maidi Minta Rp1,1 Miliar ke Pengembang  ‎

Izin Perumahan Ditahan, JPU KPK Ungkap Maidi Minta Rp1,1 Miliar ke Pengembang ‎

Minggu, 14 Jun 2026 09:46 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 09:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, ‎Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi terhadap pengembang perum…