SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan rapat secara mendadak dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kompleks Kementerian Pertanian yang berlokasi di Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan guna membahas HPP gabah kering panen.
Setelah melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin pagi, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menhan Sjafrie tiba di Kantor Kementerian Pertanian sekitar pukul 11.15 WIB.
"Memang mendadak itu, sidak Pak Presiden datang ke Kantor Kementan. Tadi rapat juga bersama para TNI dan penyuluh pertanian," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Arief Cahyono, Senin (3/2).
Areif menjelaskan bahwa Presiden melakukan telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) serta jajaran terkait lainnya di Kantor Pusat Kementan.
Presiden, kata Arief, bersama Mentan Amran membahas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen yang harus menguntungkan semua pihak, baik petani, produsen, pengusaha, hingga konsumen.
"Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen," kata Presiden Prabowo.
Bagi Presiden, petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 mutlak dipatuhi seluruh pihak.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen,” ungkapnya.
Presiden kemudian menekankan Indonesia tidak akan sembarangan menggunakan prinsip pasar bebas. Prabowo melanjutkan negara lain ada yang mampu menjalankan ketentuan itu sehingga Indonesia pun harus bisa menjadikan petani sejahtera dan mewujudkan swasembada pangan.
“Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” kata Presiden.
Presiden pun memerintahkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mau tunduk dengan kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya.
“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” kata Presiden.
Setelah melaksanakan rapat bersama Mentan, Presiden juga menyambangi Kantor Badan Gizi Nasional yang letaknya di Gedung E, Kompleks Kementerian Pertanian.
Editor : Moch Ilham
