SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hingga Minggu ini sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP yang sudah di Magelang belum masuk mengikuti retret di Akmil. Pihak panitia masih menunggu kehadirannya.
"(Kepala daerah lain belum bergabung) Belum ada, belum ada. Kami masih menunggu, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di Magelang, Minggu (23/2/2025) pagi.
"(Dari PDIP kabarnya) Ya dari semuanya lah," sambung Bima Arya yang jadi Kepala Sekolah Magelang Retreat 2025. Sebelumnya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyebut 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait kapan mereka akan masuk untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.
55 kepala daerah tersebut terdiri 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Keberadaan Pramono Anung
Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno menyampaikan keberadaan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Rano tak menjawab lugas apakah Pramono turut mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
"Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta," kata Rano Karno di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
Dia tak menjelaskan apakah Pramono mengikuti retret di sana seperti kepala daerah lainnya. Rano menyerahkan kepada Pramono agar menjawabnya.
"Tanya Mas Pram," ucapnya.
Para kepala daerah ini sempat melakukan pertemuan di De Veranda Cafe, Jalan Diponegoro, Kota Magelang. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan semua kepala daerah dari PDIP sebenarnya, siap mengikuti retret. Tapi menunggu perintah Megawati.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebut para kepala daerah yang tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hanya akan rugi sendiri.
"Kalau yang enggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito di Kompleks Akmil, Sabtu (22/2).
Tito mengatakan, retret sebagai masa orientasi selama tujuh hari ini penting buat kepemimpinan para kepala daerah yang berlangsung hingga lima tahun ke depan.
Mantan Kapolri itu berujar, masa orientasi ini jadi wadah bagi masing-masing kepala daerah untuk mengenal dan merekatkan komunikasi satu sama lain.
Tito dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto telah melihat sendiri bagaimana kedekatan-kedekatan itu terbangun saat keduanya meninjau tenda-tenda tempat peserta bermalam.
Tunggu Arahan DPP PDIP
Hingga kini 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.
"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan," kata Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sabtu (22/2).
Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.
"Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambung Hasto.
Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menjembatani komunikasi antara PDIP dengan pemerintah soal kepala daerah dari partai tersebut yang belum bergabung ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Sepakati Pramono Anung
Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP Hasto Wardoyo menyebut, tercatat 55 kepala daerah dari partainya yang belum bergabung ke retret Akmil dan masih 'standby' di Magelang.
Pada Sabtu (22/2) siang, mereka menggelar pertemuan di sebuah kafe dan menyepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retret Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pramono yang merupakan kader PDIP juga hadir dalam pertemuan di kafe tersebut bersama kolega partai lainnya, seperti Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti.
"Komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambungnya.
"Ibu megawati menugaskan Mas Pram berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi tadi Mas Pram menyampaikan itu kepada kami, ya, bagaimana komunikasi beliau dengan pemerintah dan juga arahan dari Ibu Megawati yang disampaikan ke Mas Pram dan diteruskan kepada kami," jelas Masinton.
Menurut Masinton, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retret. Hanya saja, memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil.
"Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret dan waktunya kapan insya Allah dalam satu dua hari ini bisa bergabung," kata Masinton.
Ditunggu 3 Hari
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, panitia masih menerima kedatangan peserta retret kepala daerah yang tiba di Akmil.
Bima mengatakan, sejauh ini pihaknya setia menanti kabar dari peserta retret yang terdata masih belum juga hadir sampai siang tadi.
"Intinya kami masih menunggu kabar dan masih sangat terbuka untuk yang belum hadir bergabung di sini," kata Bima di Kompleks Akmil, Magelang.
Disinggung soal tenggat waktu kehadiran di Akmil, Bima tak bicara gamblang. Tapi, dia hanya mengungkapkan bahwa memang ada 'batas kewajaran' untuk alasan terlambat.
"Saya kira semuanya pasti juga sudah memperhitungkan itu, semuanya juga sudah menghitung apabila terlambat ya pasti terlambatnya enggak sampai terlambat banget," katanya.
"Kalau sampai tiga hari enggak ikut kan itu bukan terlambat. Itu enggak memenuhi syarat juga. Mumpung pagi ini baru mulai, ya kita masih menunggu lah. Beri kesempatan," pungkas Bima.
Penjelasan Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengaku mendengar saat ini seluruh kepala daerah kader PDIP mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Zulhas mengatakan unsur pemerintah daerah hingga pusat harus bersinergi.
"Saya dengar ikut semua sekarang," kata Zulhas usai melakukan PANRUN di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025). Zulhas menjawab soal 55 kepala daerah yang belum ikut retret.
Zulhas mencontohkan program swasembada pangan. Dia menyebut program itu melibatkan jajaran pimpinan di tingkat daerah hingga Presiden RI.
"Karena begini ya, pemerintah itu kan ada kabupaten, ada provinsi, ada menteri tentu di bawah komando Bapak Presiden. Saya ambil contoh, kita mau swasembada pangan, pangan itu apa misalnya sawah, ada di kabupaten, ada provinsi tanggung jawabnya. Jadi ada bupati, ada gubernur, ada menteri, ada Menko, ada presiden di paling atas, Inpres gitu," kata Zulhas.
Dia menilai harus ada kesatuan terhadap program yang diusung oleh pemerintah pusat. Ia menyayangkan jika ada satu tim yang tidak searah dengan program Presiden.
"Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya Bapak Presiden tentu, yang berdaulat, kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampai ke lurah tuh, sampai ke desa," ujar Zulhas.
"Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, nggak bisa swasembada pangan," tambahnya.
Ketua Umum PAN ini menyebut kegiatan retret sangat baik untuk menyatukan visi dan misi. Zulhas mengatakan retret bukan untuk satu partai, tetapi diperuntukkan bagi rakyat Indonesia.
"Misalnya kita mau swasembada pangan, irigasi, bupati ngawasin nggak, dibangun nggak, dikerjakan, atau udah dikerjakan begitu panen nggak diurus oleh desa kecamatan, nggak bisa," kata Zulhas.
"Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retret, udah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya. Saya lihat udah ikut semua," imbuhnya. n jk/yg/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
