SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur tengah fokus mengendalikan kemandirian pangan dan kestabilan harga gabah. Diantaranya, dengan mengkaji kemungkinan pengadaan beras untuk ASN (aparatur sipil negara) dari petani lokal.
Pasalnya, jika selama ini ASN menerima tunjangan beras dalam bentuk uang tunai, nantinya akan dialihkan dalam bentuk beras. Tentu program ini berpotensi menguntungkan petani dengan memastikan hasil panen mereka terserap dengan harga yang layak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Danang Praptoko mengatakan, program ini tentunya untuk menekan inflasi harga, khususnya untuk komoditas beras.
”Program ini tentunya mempunyai tujuan untuk kemandirian pangan dan petani mendapat harga yang stabil dari hasil panennya,” ujarnya, Senin (24/02/2025).
Meski mendukung, Bappeda Jombang terus melakukan kajian menyeluruh terkait dampak dari kebijakan tersebut sebelum dibahas lebih lanjut di DPRD. Pasalnya, potensi keuntungan dan resikonya juga harus dianalisis lebih dahulu agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar tanpa adanya kesalahan atau kebocoran.
”Tentunya harus lebih dimatangkan lagi, teknisnya seperti apa, dampaknya seperti apa pada saat penerapannya nanti, semua masih kita kaji,” tegasnya.
Apabila program ini berhasil, pastinya sangat bagus untuk harga maupun petani itu sendiri. ”Jadi nanti programnya seperti apa, kita kaji terlebih dahulu,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang M Syarif Hidayatullah mengungkapkan, program pengadaan beras untuk ASN dari petani lokal sangat bagus.
Terlebih lagi, pada saat musim panen, biasanya harga gabah anjlok. Dengan program ini petani jadi lebih terlindungi. ”Harga beras tentunya juga akan stabil. Pemkab bisa melihat atau mencontoh daerah-daerah lain yang sudah berjalan program tersebut,” pungkasnya. jb-01/dsy
Editor : Desy Ayu
